Indeks Komnas Ham

Willy menggelar rapat dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, juga untuk mengetahui tugas Kementerian HAM agar tidak berbenturan dengan keberadaan Komnas HAM.

Salah satu tantangan penuntasan kasus TPKS yang terjadi selama ini adalah aparat penegak hukum yang memfasilitasi jalur perdamaian.

Komnas HAM menangani 162 kasus yang diterima melalui pengaduan dan ditindaklanjuti dengan berbagai mekanisme. Apa saja?

Berdasarkan aduan yang masuk ke Komnas HAM, Polri masih menjadi lembaga yang paling merugikan masyarakat. 

Komnas HAM mendesak Polri melakukan evaluasi internal terkait penanganan demonstrasi yang diduga dilakukan secara represif dan penuh kekerasan.

Komnas HAM desak Bawaslu menginvestigasi pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung Dharma Prangrekun-Kun Wardana melalui jalur independen.

Kriteria calon kepala daerah sadar HAM menjadi prinsip bagi partai politik untuk memperbaiki rekrutmen calon kepala daerah.

Komnas HAM mengusut peristiwa meninggalnya tiga orang yang diduga bagian dari kelompok sipil bersenjata.

Komnas HAM mendesak untuk dilakukan penegakan hukum terhadap Kelompok Sipil Bersenjata yang diduga sebagai pelaku dalam kejadian ini.

Desakan untuk melakukan ekshumasi setelah Komnas HAM menerima permohonan dari keluarga korban dan LBH Padang.

Komnas HAM meminta polisi mengikuti ketentuan UU TPKS sebab Meila tidak bisa dikriminalisasi dengan UU ITE.

DPR RI sudah seharusnya mengesahkan RUU PPRT, namun terus saja tidak diprioritaskan meski masuk prolegnas.

Komnas HAM sudah turun langsung ke lokasi di kawasan Nabung Surbakti Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut, pada 12 dan 13 Juli 2024.

Pihak keluarga mempertanyakan kinerja penyidik yang belum dapat mengungkap motif di balik peristiwa pembakaran.

Komnas HAM memandang putusan bebas eks Bupati Langkat sangat bertolak belakang dari komitmen pemerintah memberantas TPPO.

Menurut Uli Parulian Sihombing, Komnas HAM akan tetap melanjutkan dan menyelesaikan pemantauan dan penyelidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. 

Pemerintah pun diminta membuat pusat pengaduan bagi korban yang terdampak peretasan itu.

LBH Padang menduga adanya obstruction of justice dalam penanganan perkara penganiayaan AM oleh anggota polisi Polda Sumatra Barat.

Komnas HAM, KPAI, LPSK, dan Kompolnas bersepakat tetap melakukan investigasi untuk membuat terang peristiwa ini.

Komnas HAM menyatakan kasus penganiayaan anak di Padang oleh polisi akan masuk ke dalam kategori prioritas karena menyangkut anak.