Indeks Komnas Ham

Komnas HAM meminta agar majelis hakim dapat menggali keterlibatan selain terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap jurnalis Juwita.

Komnas HAM juga menemukan fakta bahwa pekerja tidak dibekali dengan peralatan khusus dalam memusnahkan amunisi di Garut.

Keberadaan senjata api di lapangan, menurut Komnas HAM, menjadi bukti adanya perencanaan dalam penembakan polisi oleh TNI di Way Kanan, Lampung.

Komnas HAM ungkap perdebatan antara TNI dan pekerja sipil karena perbedaan pilihan terkait penanganan detonator sisa amunisi.

Komnas HAM mengungkapkan dua anggota TNI, penembak tiga polisi di Lampung terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam.

Komnas HAM juga menilai upah yang diberikan kepada PRT kerap 20-30 persen dari UMP sehingga perlu diatur serta pengaturan uang lembur, THR, maupun bonus.

Komnas HAM mengungkapkan korban tewas akibat serangan kelompok sipil bersenjata (KSB) di Yahukimo, Papua Pegunungan, pendulang emas ilegal.

Komnas HAM meminta Panglima TNI untuk mengumumkan bahwa guru dan nakes di Kabupaten Yahukimo, bukanlah bagian dari intelijen.

Komnas HAM merombak susunan komisioner untuk periode 2022-2027 pada Rabu (7/5/2025). Anis Hidayah kini menjabat posisi ketua.

LBH Pendidikan menilai sejak awal tidak pernah ada penjelasan mengenai alasan Dedi Mulyadi memilih TNI AD mendisiplinkan siswa bermasalah.

Kebijakan Dedi Mulyadi membina anak bermasalah di barak militer dinilai berpotensi melanggar hak-hak anak.

Melakukan KB, termasuk vasektomi, seharusnya bersifat anjuran, bukan paksaan dan tak boleh jadi syarat mendapat bansos.

Komnas HAM meminta Pemprov Jawa Barat meninjau ulang rencana kebijakan tersebut.

Lembaga ad hoc bersifat sementara dan pembentukannya untuk tujuan tertentu. Lantas, apa itu lembaga ad hoc, contoh dan penjelasannya?

Komnas HAM juga mendesak agar para saksi mendapat perlindungan hukum dalam pengungkapan kasus pembunuhan jurnalis Banjarbaru, Kalsel, Juwita.

Komnas HAM meminta kepolisian segera mengungkapkan peran F, seorang mahasiswi yang membantu eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar.

Komnas HAM mendesak pemerintah serius mengusut insiden teror pengiriman paket berisi kepala babi dan bangkai tikus kepada jurnalis Tempo.

Komnas HAM menilai penyusunan revisi UU TNI minim partisipasi publik menyebabkan kurangnya transparansi penyusunan UU.

Komnas HAM mendukung peningkatan kesejahteraan anggota Kepolisian dan TNI tetapi mendorong pengkajian ulang di poin perluasan wewenang.

Komnas HAM buka suara terkait kasus penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.