Indeks Komnas Ham

Komnas HAM mengajukan sejumlah pertanyaan, misalnya peringatan penembakan water canon dan gas air mata, hingga pembubaran massa sampai ke gang-gang.

PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dinyatakan mengandung unsur pelanggaran HAM.

Komnas HAM menekankan, pengibaran bendera One Piece di kalangan masyarakat hanya lah simbol dari sebuah pandangan dan itu dilindungi undang-undang.

Komnas HAM menaruh atensi dalam kasus ini dan akan menganalisa kewenangan prosedur, mekanisme pemblokiran, dan dampak terhadap HAM.

Komnas HAM merekomendasikan agar polisi meninjau kembali kasus kematian diplomat muda Arya bila menemukan fakta baru.

Komnas HAM meminta DPR RI lebih dalam lagi mengkaji RUU KUHAP sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Komnas HAM menilai, setiap lembaga HAM memiliki landasan hukum berbeda-beda sehingga tidak bisa asal digabung atau tetap dipisah.

Komnas HAM khawatir terjadi impunitas apabila Kodam I Bukit Barisan tidak mengambil tindakan atas kasus pembakaran rumah jurnalis di Karo.

Komnas HAM akan turun langsung menyelidiki kasus pembubaran retret ibadah di Sukabumi, Jawa Barat.

Komnas HAM menilai pernyataan Fadli Zon tidak tepat karena kerusuhan 1998 diakui oleh pemerintah dan mendapat layanan, termasuk korban pemerkosaan.

Kasus HAM yang sebelumnya terombang ambing tanpa kejelasan putusan hukum, harus dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Komnas HAM akan meninjau langsung ke lokasi pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, Selasa pekan depan.

Komnas HAM menyayangkan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap pedemo hari buruh dan peringatan 27 tahun reformasi oleh Polda Metro Jaya.

Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi atas belasan kasus itu kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung.

Komnas HAM meminta polisi membebaskan tim paralegal dan medis yang tergabung dalam 14 tersangka saat demo hari buruh atau May Day di depan Gedung DPR.

Komnas HAM meminta agar majelis hakim dapat menggali keterlibatan selain terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap jurnalis Juwita.

Komnas HAM juga menemukan fakta bahwa pekerja tidak dibekali dengan peralatan khusus dalam memusnahkan amunisi di Garut.

Keberadaan senjata api di lapangan, menurut Komnas HAM, menjadi bukti adanya perencanaan dalam penembakan polisi oleh TNI di Way Kanan, Lampung.

Komnas HAM ungkap perdebatan antara TNI dan pekerja sipil karena perbedaan pilihan terkait penanganan detonator sisa amunisi.

Komnas HAM mengungkapkan dua anggota TNI, penembak tiga polisi di Lampung terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam.