Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK menggeledah kantor Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman dan menyita sejumlah dokumen. 

Hendardi mengatakan, kedatangan tim pencari fakta ke KPK untuk membahas kinerja mereka dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Ajudan Bowo Sidik dan dua saksi kasus suap distribusi pupuk mangkir dari panggilan KPK tanpa alasan yang jelas.

KPK menunggu laporan RS Polri mengenai kondisi kesehatan Romahurmuziy sebelum memutuskan untuk mencabut pembantaran tersangka kasus suap jual-beli jabatan di Kemenag tersebut. 

Agus Rahardjo menilai pengaruh hasil Pemilu 2019 terhadap proses seleksi pimpinan KPK sulit diprediksi.  

KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang bermain politik uang di Pemilu untuk segera berhenti.

ICW menyatakan para pejabat yang tidak menyetor LHKPN seharusnya diberi sanksi tegas. 

Abraham mengatakan, pimpinan KPK harus menegakkan aturan etik secara transparan untuk merespons gejolak di internal.

KPK tidak mempermasalahkan Romahurmuziy mengajukan praperadilan karena yakin tidak melanggar prosedur saat melakukan OTT. 

KPK meminta pemerintah membatalkan izin pertambangan yang diterbitkan dari hasil suap. 

KPK melakukan kegiatan penindakan di Jakarta pada malam ini. Dalam penindakan itu, seorang anggota DPR dikabarkan tertangkap.

KPK menangkap Direktur Krakatau Steel di rumahnya yang berlokasi di BSD City, Tangerang Selatan. Operasi Tangkap Tangan pada 22 Maret 2019 dilakukan KPK di Jakarta dan BSD City.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan keputusan MA mengabulkan PK yang diajukan oleh Choel Mallarangeng perlu dihormati. 

KPK akan memberikan pelatihan pengisian LHKPN dan SPT Pajak 2018 di DPR RI. Pelatihan itu digelar atas kerja sama KPK dengan Setjen dan Badan Keahlian DPR. 

"Saya kira ini suatu yang tragis yang mulia. Banyak fakta persidangan yang diabaikan," kata Fere.

KPK menduga telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp39,2 miliar dalam kasus ini. 

Jaksa KPK menuntut Lucas dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

"Jadi ada beberapa aktor selain kepolisian ada politisi dan kemudian ada premannya juga. Preman jelas eksekutor," kata Alghif.

KPK berencana memanggil bendahara partai politik terkait upaya pencegahan di sektor politik, pada pekan utara.

Penyerahan uang oleh dua pejabat Kementerian PUPR sebesar Rp650 juta diduga terkait dengan dugaan suap proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) yang tengah diproses KPK.