Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengklaim dapat informasi soal intelijen mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut Benny K Harman, pada Pemilu 2019 dirinya sangat getol menyoroti netralitas Polri, tetapi banyak anggota DPR RI saat itu yang tak sepakat.

Bambang Pacul mengatakan akan terlebih dahulu menggelar rapat internal Komisi III DPR RI soal usulan pembentukan Panja Netralitas Polri di Pemilu 2024.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan, mempertanyakan ketidakhadiran Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam rapat soal pengamanan Pemilu 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta polisi segera memanggil Ketua KPK Firli Bahuri agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Ahmad Sahroni berharap setiap capres dan cawapres yang diperiksa oleh KPK tidak berkesan seakan-akan dijatuhkan karena alasan politik.

Habiburokhman ditugaskan Fraksi Partai Gerindra menggantikan Desmond Junaidi Mahesa yang meninggal dunia pada 24 Juni 2023.

Sejumlah kasus yang membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf antara lain kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa hingga Tragedi Kanjuruhan.

Komisi III DPR belum memutuskan untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait transaksi keuangan mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp349 triliun.

Narasi video yang tersebar hanya membacakan tiga artikel dari dua media yang berbeda yang sama sekali tak menyinggung soal dikeluarkannya Arteria dari PDIP.

Arsul berharap dengan kehadiran tim Komite TPPU menjadi pintu perbaikan dalam pengelolaan anggaran di internal lembaga.

Jokowi mendorong agar RUU Perampasan Aset segara rampung. Semestinya bisa cepat seperti UU IKN dan Perppu Ciptaker.

Komisi III DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengirimkan naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut pengungkapan transaksi janggal Rp349 triliun bermula dari viralnya harta kekayaan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun.

Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengumumkan tiga hakim Mahkamah Agung.

Mahfud MD menjamin dirinya akan datang memenuhi panggilan Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3/2023).

Komisi III DPR RI berharap Mahfud berani mengungkap seluruh data transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang disebut nilainya mencapai Rp349 triliun.

DPR tidak hanya membahas soal dugaan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu saja, tapi juga berkaitan transaksi yang menyasar ke parpol.