Indeks Kivlan Zen
Kuasa Hukum Kivlan Zen Minta Pelapor Cabut Laporan Kasus Makar
Kemarin (12/5/2019) kuasa hukum Kivlan menyambangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan balik Jalaludin dengan sangkaan Pasal 220, 310, dan 311 KUHP, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE Nomor 19 tahun 2016.
Kivlan Zen: Saya Dikriminalisasi, Demokrasi Sudah Mati
Kivlan mengatakan bahwa ketika aksi di depan kantor KPU dan Bawaslu pada Kamis (9/5/2019) lalu, dirinya bukanlah inisiator demonstrasi, melainkan sebagai undangan.
Sandiaga: Jangan Semua Ungkapan Itu Dibelokkan ke Pasal Makar
Sandiaga mendesak kepolisian tidak mengenakan pasal makar pada siapa pun jika belum ada bukti yang kuat.
Imigrasi Pastikan Pencekalan Kivlan Zen ke Luar Negeri Dicabut
Pencekalan terhadap purnawirawan TNI Kivlan Zen untuk bepergian ke luar negeri dipastikan telah dicabut pihak imigrasi sejak Sabtu (11/5/2019) pukul 3.00 WIB
Soal Tuduhan Makar: Kuasa Hukum Kivlan Zen Laporkan Balik Jalaludin
Kuasa hukum Kivlan Zen merasa keberatan atas laporan dari seorang wiraswasta Jalaluddin terhadap kliennya yang dituduh melakukan tindakan makar, pihaknya akan melaporkan balik ke polisi.
Pengacara Bantah Kivlan Pergi ke Singapura
Pengacara mengatakan Kivlan memang berencana pergi ke Batam, tetapi tidak melanjutkan perjalanan ke Singapura.
Laporan Kivlan Zen Terhadap Jalaludin Diterima Bareskrim Polri
Menurut kuasa hukum Kivlan, apa yang dilakukan kliennya hanya bentuk penyampaian aspirasi, bukan tindakan makar.
Polisi Belum Terima Surat Pemberitahuan Aksi GERAK
Jika tidak ada pemberitahuan maka aksi dianggap ilegal sehingga aparat berhak membubarkan, pun jika mengganggu ketertiban masyarakat.
Sibuk Rekapitulasi, KPU Tak Punya Waktu Temui Massa Aksi Kivlan Zen
Meski aksi ini inisiatif dari tokoh-tokoh seperti Kivlan Zen, Syarwan Hamid, Eggi Sudjana, Permadi dan lainnya, KPU tak memiliki waktu untuk menemui mereka karena keterbatasan waktu yang dimiliki para komsioner KPU.
Direktorat Siber akan Analisis Dugaan Hoaks dan Makar Kivlan Zen
Penyelidikan terhadap dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) dan makar oleh Kivlan Zen dan Lieus Sungkharisma ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Polisi Benarkan Laporan pada Kivlan Zen dan Lieus Sungkharisma
Kivlan dan Lieus dilaporkan oleh dua orang terkait dugaan penyebaran hoaks dan dugaan makar ke Bareskrim Mabes Polri.
Isu Sumpah Pocong Wiranto Hanya Dalih Agar Proses Hukum Mandek
Sumpah pocong tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998.
Wiranto Ajak Sumpah Pocong di Kasus 98, TKN: Harusnya Lewat Hukum
Karding menilai pernyataan Wiranto soal sumpah pocong tidak menyelesaikan masalah tudingan kasus Mei 1998.
Kivlan Zen vs Wiranto: Perang Buka Kartu Jenderal Orde Baru
Wiranto dan Kivlan Zen sedang berseteru. Keretakan hubungan keduanya sudah ada sejak mereka sebagai perwira aktif di TNI.
Komnas HAM Sarankan Kejagung Periksa Wiranto & Kivlan Soal Kasus 98
Penyelesaian lewat jalur hukum merupakan jalan terbaik yang bisa dilakukan jika hendak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada tahun 1998 lalu.
Soal Kasus 1998, OSO: Wiranto Tegakkan Hukum Bukan Sumpah Pocong
Menurut OSO, Wiranto seharusnya melakukan penegakan hukum agar terbuka siapa yang terlibat dan siapa yang bersalah dalam kasus Mei 1998, bukan meminta sumpah pocong Prabowo dan Kivlan Zen.
Jaksa Agung Bisa Minta Keterangan Wiranto-Kivlan Soal Kasus 1998
Komnas Ham menyarankan Menkopolhukam Wiranto dan Kivlan Zen untuk menemui Jaksa Agung dan memberi keterangan terkait kasus yang terjadi pada 1998.
Hadapi Kivlan, Wiranto Mestinya Pakai Hukum, Bukan Sumpah Pocong
Wiranto adalah Menkopolhukam. Dia semestinya pakai instrumen hukum untuk membuktikan tuduhan Kivlan Zen soal siapa di balik kerusuhan 98, bukan malah menawarkan sumpah pocong.