Indeks Kivlan Zen

Kivlan Zen memenuhi pemanggilan penyidik Polri dalam kasus dugaan makar, namun ia mengaku tidak mengetahui materi dan tersangka pemeriksaan.

Masyarakat mestinya tak terlalu sering melaporkan ucapan seseorang ke polisi. Sebab di alam demokrasi semua pendapat harus dihargai.

Sandiaga mendesak kepolisian tidak mengenakan pasal makar pada siapa pun jika belum ada bukti yang kuat.  

Pencekalan terhadap purnawirawan TNI Kivlan Zen untuk bepergian ke luar negeri dipastikan telah dicabut pihak imigrasi sejak Sabtu (11/5/2019) pukul 3.00 WIB

Kuasa hukum Kivlan Zen merasa keberatan atas laporan dari seorang wiraswasta Jalaluddin terhadap kliennya yang dituduh melakukan tindakan makar, pihaknya akan melaporkan balik ke polisi.

Pengacara mengatakan Kivlan memang berencana pergi ke Batam, tetapi tidak melanjutkan perjalanan ke Singapura. 

Menurut kuasa hukum Kivlan, apa yang dilakukan kliennya hanya bentuk penyampaian aspirasi, bukan tindakan makar. 

Jika tidak ada pemberitahuan maka aksi dianggap ilegal sehingga aparat berhak membubarkan, pun jika mengganggu ketertiban masyarakat.

Penyelidikan terhadap dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) dan makar oleh Kivlan Zen dan Lieus Sungkharisma ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. 

Meski aksi ini inisiatif dari tokoh-tokoh seperti Kivlan Zen, Syarwan Hamid, Eggi Sudjana, Permadi dan lainnya, KPU tak memiliki waktu untuk menemui mereka karena keterbatasan waktu yang dimiliki para komsioner KPU.

Kivlan dan Lieus dilaporkan oleh dua orang terkait dugaan penyebaran hoaks dan dugaan makar ke Bareskrim Mabes Polri.

Sumpah pocong tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998.

Karding menilai pernyataan Wiranto soal sumpah pocong tidak menyelesaikan masalah tudingan kasus Mei 1998.

Wiranto dan Kivlan Zen sedang berseteru. Keretakan hubungan keduanya sudah ada sejak mereka sebagai perwira aktif di TNI.

Penyelesaian lewat jalur hukum merupakan jalan terbaik yang bisa dilakukan jika hendak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada tahun 1998 lalu.

Menurut OSO, Wiranto seharusnya melakukan penegakan hukum agar terbuka siapa yang terlibat dan siapa yang bersalah dalam kasus Mei 1998, bukan meminta sumpah pocong Prabowo dan Kivlan Zen.

Komnas Ham menyarankan Menkopolhukam Wiranto dan Kivlan Zen untuk menemui Jaksa Agung dan memberi keterangan terkait kasus yang terjadi pada 1998.

Wiranto adalah Menkopolhukam. Dia semestinya pakai instrumen hukum untuk membuktikan tuduhan Kivlan Zen soal siapa di balik kerusuhan 98, bukan malah menawarkan sumpah pocong.