Indeks Ketua Kpk

Meski mendapatkan pelayanan baik dari penyidik, Firli Bahuri merasa tertekan karena harus tersangkut proses hukum hingga menjadi tersangka.

Pada 2017, Jokowi menyampaikan kepada Setya Novanto yang kala itu menjabat Ketua DPR RI agar mengikuti proses hukum di KPK.

Dewas KPK akan memeriksa Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri, atas dugaan pelanggaran etik terkait pertemuan dengan SYL dan gaya hidup mewah.

Eks Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyebut Presiden Jokowi meminta kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto dihentikan.

Ketua DPP PSI, Ariyo Bimmo, mengingatkan Agus Rahardjo bahwa tuduhan tanpa bukti bisa berujung fitnah.

Istana mengklaim tidak pernah ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan eks Ketua KPK Agus Rahardjo membahas penghentian kasus e-KTP.

Jokowi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Senin (27/11/2023).

Jokowi menegaskan bahwa dia menghormati proses hukum terhadap Firli maupun upaya eks Deputi Penindakan itu lewat praperadilan.

Firli Bahuri didesak untuk segera mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK sekaligus sebagai komisioner KPK.

KPK tidak akan terbebani melakukan pemberantasan korupsi bila Firli Bahuri segera mundur dari jabatannya.

Dewas KPK membuka peluang melakukan konfrontir antara eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan Ketua KPK Firli Bahuri terkait kasus pemerasan.

Informasi yang menyebutkan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka itu bersifat salah dan menyesatkan.

Usai tiga tahun menjadi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto akan menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Fadil Imran.

Presiden Jokowi enggan berbicara banyak terkait pertanyaan soal buronan KPK Harun Masiku. Dia meminta KPK menjawab pertanyaan tersebut.

Ketua KPK Firli Bahuri meminta masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mars dan himne baru KPK tersebut diciptakan oleh istri Firli Bahuri, Ardina Safitri.

Menurut Komnas HAM, pemanggilan itu agar pimpinan KPK dapat memberikan penjelasan dan mengklarifikasi berbagai temuan Komnas terkait TWK.