Indeks Keppres

Jelang lengser, Jokowi masih banyak menandatangani sejumlah peraturan, salah satunya tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian. 

Unggahan yang beredar di media sosial tak menyertakan keseluruhan informasi. Jokowi melimpahkan penandatanganan Keppres IKN kepada Prabowo.

Ari memastikan, pembangunan IKN tidak bisa dilakukan dalam 1-2 tahun, tetapi perlu bertahap dan memenuhi target sebelum pemindahan.

Nurdin Halid mengeklaim penyelenggaraan Munaslub Kadin sesuai peraturan. Ia juga menuding Arsjad Rasjid melakukan sejumlah pelanggaran.

Kepala OIKN diberi mandat untuk menetapkan nilai dan harga tanah di kawasan IKN, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Jokowi mengaku menerima laporan secara berkala dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang saat ini merangkap sebagai Kepala Otorita IKN.

Menurut Ari Dwipayana, rancangan Keppres pemberhentian Firli akan disampaikan kepada Presiden Jokowi pada Kamis (28/12/2023) malam.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan menghapus proses yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Aturan turunan pengisan penjabat gubernur diperlukan agar prosesnya tidak diwarnai nuansa 'gelap'.

Jokowi disarankan perbaiki timsel KPU-Bawaslu. Sebab, segala keputusan timsel bisa dianggap ilegal karena tak sesuai regulasi yang berlaku.

Koalisi masyarakat sipil mengirimkan surat keberatan tentang Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P tahun 2021.

Keppres Amnesti hari ini dikirimkan ke Mahkamah Agung dan Jaksa Agung agar Saiful Mahdi segera bebas.

Mendagri Tito Karnavian mengumumkan daftar panitia seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Ketua FDGI Hananto Seno mengatakan seluruh asosiasi dan organisasi profesi telah mengusulkan nama ke Terawan.

"Pemerintah sudah melakukan persiapan audit SDGs. Prosesnya sedang berjalan," kata Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.

I Gusti Ngurah Rai pada pecahan 50 ribu akan digantikan oleh Djuanda Kartawidjaja, Sam Ratulangi menggantikan Otto Iskandardinata pada pecahan 20 ribu, Imam Bonjol di pecahan 5 ribu akan digantikan K.H. Idham Chalid, dan sebagainya. Tapi, melihat rancangan "pergantian pemain" itu, kesan yang timbul adalah ini cuma soal pemenuhan keterwakilan golongan dan tak ada visi besar di belakangnya.

Terkait penambahan dua Staf Khusus Presiden, Mensesneg mengatakan bahwa Keputusan Presiden telah diterbitkan.

Presiden Joko Widodo mempermudah birokrasi yang berkaitan dengan Ibadah Haji dan Umroh dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Keppres ini bersifat ketetapan Presiden, sehingga tidak butuh sinkronisasi dengan kementerian terkait.