Dua orang yang dibawa ke kantor KPK ialah Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan bapaknya yang juga mantan wali kota Kendari dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun.
Biaya survei pilkada tingkat kabupaten/kota bisa mencapai 100-150 juta rupiah. Ini menjadi salah satu pembiayaan yang mendorong calonkada melakukan korupsi.
KPK mengumumkan Walikota Mojokerto menjadi tersangka pemberi suap kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Kasus yang menjerat Mas'ud bermula dari OTT pada pertengahan Juni 2017 lalu.
Partai Golkar mengakui adanya praktek mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi menjadi calon kepala daerah di internalnya oleh oknum kader yang tidak bertanggungjawab.
Partai Golkar mengklaim berencana memperketat proses seleksi penentuan calon kepala daerah. Langkah ini dilakukan usai sejumlah kader partai itu yang berstatus kepala daerah menjadi tersangka korupsi di KPK pada tahun ini.
KPK lumayan rajin membongkar kasus korupsi di sejumlah daerah pada tahun ini. Hal ini menandakan penegak hukum di banyak daerah masih belum serius menangani kasus korupsi di wilayahnya.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap poin syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada. Mantan narapidana yang divonis kurang dari lima tahun bisa menjadi kepala daerah.