Indeks Kepala Daerah

KPK mengumumkan Walikota Mojokerto menjadi tersangka pemberi suap kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Kasus yang menjerat Mas'ud bermula dari OTT pada pertengahan Juni 2017 lalu.

Partai Golkar mengakui adanya praktek mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi menjadi calon kepala daerah di internalnya oleh oknum kader yang tidak bertanggungjawab.

Partai Golkar mengklaim berencana memperketat proses seleksi penentuan calon kepala daerah. Langkah ini dilakukan usai sejumlah kader partai itu yang berstatus kepala daerah menjadi tersangka korupsi di KPK pada tahun ini.

KPK lumayan rajin membongkar kasus korupsi di sejumlah daerah pada tahun ini. Hal ini menandakan penegak hukum di banyak daerah masih belum serius menangani kasus korupsi di wilayahnya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap poin syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada. Mantan narapidana yang divonis kurang dari lima tahun bisa menjadi kepala daerah.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyampaikan pihaknya terus memantau kepala daerah yang mulai membentuk dinasti politik.

Kemenristek Dikti menerima laporan dugaan ijazah palsu milik 141 pejabat negara sepanjang 2016, tapi 90 persennya tidak terbukti benar.

Penetapan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman sebagai tersangka korupsi oleh KPK menambah deretan kepala daerah di pusaran korupsi. Pemahaman area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran perlu digalakkan.

Selain kisah tentang pemimpin daerah yang berhasil, Pilkada masih dibayangi dinasti keluarga. Kerapkali mereka ini doyan makan duit negara.

Jabatan adalah amanah. Tidak semua orang bisa mengembannya. Sebagian mengkhianati amanah tersebut dengan melakukan korupsi. Sudah banyak contohnya di negeri ini. Para calon yang kini sedang berjuang mendapatkan kursi, harus belajar dari mereka yang pernah tergelincir korupsi.