Indeks Kemiskinan

Program Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diamanahkan kepada Kementerian Sosial melalui Inpres 8/2025.

Prabowo menuding banyak orang pintar kerap berujar soal pesimisme, padahal menurutnya kondisi Indonesia justru baik-baik saja dan cerah.

Agus Jabo yakin program yang digagas Presiden Prabowo seperti MBG dan Sekolah Rakyat bisa menghapus kemiskinan ekstrem & mengurangi kemiskinan umum.

Menjadi penting untuk mempertanyakan, apakah penundaan ini ada kaitannya dengan tekanan utuk menjaga narasi keberhasilan?

Sebagai kementerian koordinator baru di era Kabinet Prabowo Subianto, Kemenko PM memiliki misi khusus untuk menekan kemiskinan ekstrem.

Program ini diperuntukkan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang tercatat dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Masalah kemiskinan di negara berkembang tak kunjung terselesaikan, bahkan cenderung makin memburuk. Benarkah hal itu disengaja demi kepentingan politik?

Prabowo sebut keberanian dan kecerdasan dibutuhkan untuk mengelola kekayaan negara.

Perbedaan garis kemiskinan oleh BPS dan Bank Dunia jadi upaya pemerintah untuk melakukan kajian ulang perhitungan.

Pembaruan Poverty and Inequality Platform Bank Dunia membuat dua per tiga orang RI tergolong miskin. Alarm bagi pemerintah di tengah tingginya ketimpangan.

Bank Dunia memperbarui standar garis kemiskinan internasional. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, PPP RI ada di angka 8,30 dolar per hari.

Kemensos berharap transformasi semacam ini tidak hanay berhenti di Talaga, tetapi bisa menyebar ke desa-desa lain.

Fatmawati menyoroti adanya peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan dari 5,08 persen menjadi 5,21 persen.

Pemerintah disebutnya tengah menyeleksi calon murid yang akan memasuki Sekolah Rakyat berasrama tersebut.

Menurut pengamat penyesuaian perhitungan tingkat kemiskinan bisa mendorong kebijakan untuk mengatasi masalah struktural.

Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mensyaratkan vasektomi bagi penerima bansos berpotensi melanggar HAM dan UU TPKS.

BPS merespons laporan Bank Dunia yang menyebutkan kemiskinan di tanah air mencapai 60,3 persen.

Menurut Wali Kota Subulussalam dan Bupati Aceh Singkil, Sekolah Rakyat dapat menanggulangi kemiskinan di daerahnya.

Penerima bantuan yang telah mendapatkan perlindungan sosial akan didorong untuk graduasi melalui pemberdayaan di bawah naungan Kementerian UMKM.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, mematikan para siswa program Sekolah Rakyat, tidak harus mengabdi ke pemerintah setelah lulus.