Riefky mengaku akan berbicara dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri, soal pembagian anggaran Kementerian Pariwisata & Kementerian Ekonomi Kreatif.
Saat ini belum ada regulasi yang mengatur soal persentase keterlibatan IKM dalam hospitality industry, seperti hotel, spa, dan sebagainya di Indonesia.
Langkah Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar untuk menertibkan bangunan liar di tempat wisata Pantai Gili Trawangan didukung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Indonesia bersaing memperebutkan potensi pasar wisatawan mancanegara (wisman) Filipina dengan sejumlah negara anggota ASEAN dan negara kawasan Asia Pasifik seperti Jepang dan Korea Selatan.
Pemerintah menargetkan 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) atau turis asing pada 2019. Kunjungan para turis asing ini ditargetkan separuhnya di luar Pulau Bali yang selama ini masih jadi favorit.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk melibatkan industri perbankan di Indonesia dalam menyediakan anggaran pengembangan 10 destinasi wisata baru di Indonesia.
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata RI I Gde Pitana mengatakan Indonesia terlambat dalam mempromosikan objek wisata selama puluhan tahun dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, Myanmar dan lain sebagainya.
Kementerian Pariwisata menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membangun dan mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia dengan cara meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, mengatakan OJK bersedia bekerjasama dengan mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk memperbesar pembiayaan di sektor pariwisata dalam rangka pembangunan dan pengembangan 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia.
Dengan ditetapkannya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai kota wisata halal dan naiknya jumlah kunjungan wisatawan Timur Tengah, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkomitmen membantu Pemprov NTB tingkatkan kunjungan wisatawan asal negeri-negeri penghasil minyak tersebut.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan mengembangkan konsep wisata halal di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagaimana yang telah dikembangkan di Nusa Tenggara Barat (NTB).