Menuju konten utama

Pemisahan Anggaran Kemenpar dan Kementerian Ekraf di APBN-P 2025

Riefky mengaku akan berbicara dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri, soal pembagian anggaran Kementerian Pariwisata & Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pemisahan Anggaran Kemenpar dan Kementerian Ekraf di APBN-P 2025
Teuku Riefky Harsya (kanan) berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/Spt.

tirto.id - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, akan segera membahas pembagian alokasi anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata bersama Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dalam Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2025 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Maret-Juni 2025.

Hal ini dilakukan imbas pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreati/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, sementara pagu anggaran masih memakai pagu Kemenparekraf di APBN 2025.

“Tentu kami paham juga, nanti di awal tahun depan kan mungkin sekitar bulan Maret (ada) APBNP. APBNP sudah akan mulai ada pembahasan di DPR RI. Kami dengar akan ada APBNP untuk pemerintahan Pak Prabowo ke depan, di awal tahun atau mungkin di sekitar Maret sampai Juni,” kata Riefky Harsya, usai acara Serah Terima Jabatan Menteri Parekraf/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno kepada Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Riefky mengatakan, dirinya dan Widiyanti akan membahas dan menyusun penyesuaian-penyesuaian yang dapat diterapkan pada budget anggaran yang mereka miliki bersama eselon I masing-masing Kementerian sebelum pembahasan APBN-P 2025 mendatang.

“Nanti kami berdua juga akan berbicara mungkin dengan kedua eselon I Kementerian kami (…) Nanti kami juga akan menyusun untuk penyesuaian-penyesuaiannya,” imbuh pria yang juga Sekjen Partai Demokrat itu.

Perlu diketahui, Komisi X DPR menyetujui pagu definitif Kemenparekraf/Badan Ekonomi Kreatif dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,77 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari pagu indikatif sebesar Rp3,05 triliun yang sebelumnya diajukan sebagai usulan tambahan ke Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Meski begitu, Menteri Parekraf/Kepala Badan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024, Sandiaga Uno, memastikan Kementerian Parekraf akan menggunakan anggaran yang diperoleh sebaik-baiknya untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Walaupun tidak ada peningkatan, Rp1,7 triliun ini jumlah yang banyak. Kalau kita lihat dibandingkan dengan yang lain, kami patut bersyukur. Ini uang yang tentunya akan kami gunakan setiap sennya untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif," kata dia, dalam keterangan resminya, dikutip Senin (21/10/2024).

Selain itu, seluruh jajaran pegawai di Kementeriannya pun juga akan berjuang secara maksimal untuk mengutamakan kemajuan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menggunakan setiap anggaran yang didapat. Dengan begitu, kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dengan efektif membuka langan usaha seluas-luasnya dan pada akhirnya dapat mendongkrak perekonomian nasional.

“Setiap sen yang dialokasikan akan kami perjuangkan untuk kemajuan sektor parekraf Indonesia, membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Parekraf adalah sektor yang paling ampuh dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja," sambung Sandiaga.

Baca juga artikel terkait KABINET PRABOWO-GIBRAN atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher