Indeks Kementerian Atr
AHY Ingin Anak Buahnya Jago Bela Diri agar Mafia Tanah Takut
AHY berkata jika jajarannya mampu menguasai aksi bela diri, maka bukan tidak mungkin akan banyak pihak yang segan.
IKN & Sertifikat Elektronik Masuk Program 100 Hari Menteri AHY
Menteri Agus Harimurti Yudhoyono, sudah mulai mengimplementasikan secara bertahap program kerja 100 hari ke depan.
DPR Belum Diajak Konsultasi soal Seragam Baru Kementerian ATR
Komisi II DPR menyebut Kementerian ATR/BPN harus fokus memperbaiki pelayanan masyarakat terkait sertifikasi tanah.
Atribut Baru Pegawai BPN: Ada Baret & Tongkat Komando bak TNI-Polri
Penambahan atribut baru berupa baret dan tongkat komando ini agar pegawai BPN lebih berwibawa dan bisa setara dengan aparat penegak hukum di daerah.
Moeldoko Klaim Tuntaskan Masalah Sertifikasi Tanah Warga Pesisir
Kebijakan reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau kecil, terluar dan tertinggal (3T) terganggu akibat tumpang tindih regulasi.
Pemerintah Akui Ada Lahan Masyarakat di Area KIPP IKN
Pemerintah mengakui ada lahan masyarakat di sebagian area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Terlibat Mafia Tanah, 32 Pegawai BPN Diberhentikan
BPN memberikan sanksi tegas terhadap sejumlah pegawai yang terlibat mafia tanah. Total ada 32 orang yang diberhentikan.
Jokowi: Perlu 160 Tahun Sertifikasi Seluruh Tanah Indonesia
Jokowi membagikan 1 juta sertifikat tanah secara simbolis dari Istana Negara Jakarta.
Tak Punya Tangga Darurat, Gedung Kementerian ATR Disebut Berbahaya
Ketua Umum IAI Ahmad Djuhara menilai gedung yang menjadi kantor Sofyan Djalil tidak memiliki tangga kebakaran sehingga ia yakin akan berbahaya bagi penggunanya.
Pemerintah Belum Tentu Hapus IMB & AMDAL Meski Didukung Pengusaha
Sofyan Djalil mengatakan kemungkinan perizinan IMB dan AMDAL akan disederhanakan ketimbang benar-benar dinihilkan seperti wacana yang ia lempar ke publik.
Wacana Penghapusan IMB & AMDAL Ditolak Pemda hingga Akademisi
Sejumlah perwakilan kepala daerah hingga akademisi menolak wacana penghapusan IMB dan AMDAL yang dilontarkan Kementerian ATR.
Pembebaskan Tanah di Ibu Kota Baru Terhambat Status Lahan
Anggaran pembebasan lahan baru diskapkan pada 2020 dan masuk dalam APBN pada 2021.
BPN Temukan 6.200 Pelanggaran Tata Ruang, 4.414 di Bandung Utara
Kementerian ATR/BPN menemukan 6.200 lokasi pelanggaran tata ruang, berdasarkan audit pada tahun 2018. Sebanyak 4.414 di antara pelanggaran itu berada di Bandung Utara.