Indeks Kementerian Atr

Masyarakat diminta segera mutakhirkan data sertifikat tanah lama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997.

Lahan yang telah disiapkan tersebut berasal dari dua sumber utama, yaitu dari lahan yang HGU yang habis kontraknya dan tanah terlantar.

14 lembaga tersebut terdiri dari ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah hingga organisasi masyarakat sipil lainnya seperti WALHI dan AMAN.

26,83 juta hektare atau 48 persen dari total lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai 60 keluarga atas nama PT.

AHY berkata jika jajarannya mampu menguasai aksi bela diri, maka bukan tidak mungkin akan banyak pihak yang segan.

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono, sudah mulai mengimplementasikan secara bertahap program kerja 100 hari ke depan.

Komisi II DPR menyebut Kementerian ATR/BPN harus fokus memperbaiki pelayanan masyarakat terkait sertifikasi tanah.

Penambahan atribut baru berupa baret dan tongkat komando ini agar pegawai BPN lebih berwibawa dan bisa setara dengan aparat penegak hukum di daerah.

Kebijakan reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau kecil, terluar dan tertinggal (3T) terganggu akibat tumpang tindih regulasi.

Pemerintah mengakui ada lahan masyarakat di sebagian area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

BPN memberikan sanksi tegas terhadap sejumlah pegawai yang terlibat mafia tanah. Total ada 32 orang yang diberhentikan.

Jokowi membagikan 1 juta sertifikat tanah secara simbolis dari Istana Negara Jakarta.

Ketua Umum IAI Ahmad Djuhara menilai gedung yang menjadi kantor Sofyan Djalil tidak memiliki tangga kebakaran sehingga ia yakin akan berbahaya bagi penggunanya.

Sofyan Djalil mengatakan kemungkinan perizinan IMB dan AMDAL akan disederhanakan ketimbang benar-benar dinihilkan seperti wacana yang ia lempar ke publik.

Sejumlah perwakilan kepala daerah hingga akademisi menolak wacana penghapusan IMB dan AMDAL yang dilontarkan Kementerian ATR.

Anggaran pembebasan lahan baru diskapkan pada 2020 dan masuk dalam APBN pada 2021.

Kementerian ATR/BPN menemukan 6.200 lokasi pelanggaran tata ruang, berdasarkan audit pada tahun 2018. Sebanyak 4.414 di antara pelanggaran itu berada di Bandung Utara.