Indeks Kementan

Perpadi memprediksi lahan padi yang rusak karena musim kemarau akan bertambah signifikan pada bulan Juli 2019.

Kementan melibatkan TNI untuk mengantisipasi pembobolan pintu air selama periode kekeringan di musim kemarau 2019.

Kementan belum memilih opsi menerapkan hujan buatan untuk mengatasi kekeringan di sejumlah areal lahan padi di Indonesia.

Kementan berupaya mengatasi penurunan harga ayam di tingkat peternak dengan mengurangi jumlah bibit untuk mengontrol pasokan. 

Harga ayam di tingkat peternak jatuh, Pemerintah bisa menggerakkan perusahaan daging olahan dapat menyerap kelebihan pasokan daging ayam sebagai bahan baku industri.

Harga ayam di pasaran yang saat ini tengah jatuh merupakan dampak dari terjadinya kelebihan pasokan di pasar.

Peneliti cum dosen IPB Dwi Andreas Santosa menyarankan pemerintah untuk membantu peternak ayam dengan mengganti kerugian mereka.

Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi meminta pemerintah segera melakukan antisipasi terkait laporan Brasil ke WTO terkait impor unggas.

Food Station mengajukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih ke Kementan sebanyak 20 ton di tahun ini demi persiapan pangan menjelang ramadan.

KPPU meragukan realisasi kewajiban pengusaha sawit menyerahkan hak pengelolaan 20 persen dari lahannya ke para petani plasma.

Kementan mengklaim kebijakan impor bawang putih hingga 2021 perlu dilakukan sebagai kompensasi produksi yang tak digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok bawang merah dan aneka cabai dapat mencukupi kebutuhan saat bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Kebijakan impor daging kerbau oleh pemerintah dinilai mengganggu pasar saat Idul Adha.

Kementan menyebutkan masalah penentuan harga produk ternak seperti daging ayam, sapi dan telur bukan tanggung jawab lembaganya.

Program diversifikasi pangan yang dicanangkan pemerintah diharapkan tak hanya jadi jargon saja, agar tidak ketergantungan pada beras semata.

Kementerian Pertanian menyebutkan masalah data masih menjadi sumber persoalan dalam menetapkan kebijakan terkait impor jagung.

Jokowi mengatakan untuk mengakat THL TBPP menjadi PNS perlu patung hukum.

Petani banyak yang tidak lagi tertarik menanam tebu karena pendapatan tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi menilai impor jagung saat mendekati musim panen menunjukkan pemerintah tidak serius urus pangan.

"Kita tidak perlu membahas peminjaman jagung. Yang penting peternak kita dapat jagung," ucap Direktur Jenderal PKH I Ketut Diarmita.