Menuju konten utama

Jurus Pemerintah Hadapi Ancaman Krisis Pangan

Strategi untuk menghadapi ancaman krisis pangan global mulai dari peningkatan produksi, diversifikasi pangan, penguatan stok, hingga modernisasi pertanian.

Jurus Pemerintah Hadapi Ancaman Krisis Pangan
Sejumlah petani memasukan gabah ke dalam karung usai dipanen dengan mengunakan traktor bantuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutura Pemkab Kolaka di areal persawahan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (13/4/2020). ANTARA FOTO/Jojon/wsj.

tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Mulai dari peningkatan produksi, diversifikasi pangan, penguatan stok, hingga modernisasi pertanian.

Direktur Serelia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ismail Wahab mengatakan peningkatan kapasitas produksi pertanian yang harus dilakukan pada pangan pokok khususnya padi, jagung, dan kedelai.

"Yang pertama peningkatan kapasitas produksi. Kita selalu menjaga produksi pangan pokok kita harus selalu tersedia dan harus surplus. Padi, jagung, dan kedelai kita berusaha mencoba memenuhi," katanya dikutip dari Antara, Selasa (9/8/2022).

Dia merinci hingga saat ini Indonesia baru bisa memenuhi kebutuhan beras dari dalam negeri selama tiga tahun berturut-turut, tanpa perlu impor. Sementara untuk jagung konsumsi dan kedelai masih banyak tergantung dengan impor.

Lebih lanjut, dia menuturkan pemerintah berupaya mensubstitusi jagung pangan impor dengan produksi dalam negeri. Dia menerangkan tantangan pemenuhan jagung pangan dari dalam negeri terletak di pengelolaan pascapanen untuk membuat jagung rendah kandungan senyawa beracun bernama aflatoksin. Namun, pemenuhan jagung untuk pakan ternak Indonesia tidak pernah impor selama tiga tahun.

Kemudian untuk pemenuhan kedelai pemerintah membuat peta jalan penanaman tanaman kedelai hingga 1,5 juta hektare sampai tahun 2026. Produksi kedelai di lahan seluas tersebut diklaim bisa memenuhi kebutuhan kedelai nasional tanpa harus impor.

Selanjutnya upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melalui diversifikasi pangan. Menurut Ismail, konsumsi beras per kapita harus turun dan digantikan dengan sumber pangan pokok lainnya seperti singkong, sagu, maupun sorgum yang produksinya melimpah di Tanah Air.

Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan pemerintah melakukan penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Menurut Ismail, Indonesia harus memiliki lumbung pangan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, hingga nasional.

Selain itu, kata Ismail diperlukan modernisasi pertanian baik dari segi alat dan juga sumber daya manusia. Ismail mengatakan perlu ada regenerasi petani muda menggantikan petani yang rata-rata sudah lanjut usia. Lalu, petani muda diharapkan memanfaatkan konsep pertanian modern dalam menggarap lahan agar bisa meningkatkan kapasitas produksi sekaligus meningkatkan kualitas hasil panen.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman mengatakan perlunya langkah konkret dalam mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan pihak terkait baik itu BUMN pangan maupun pihak swasta dalam upaya meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Kemudian, dia juga menekankan pentingnya modernisasi pertanian dan penggunaan benih varietas unggulan. Hal itu dilakukan agar digunakan oleh seluruh petani Indonesia guna meningkatkan produksi dalam negeri.

"Tidak hanya di kementerian, tapi butuh kolaborasi aksi dengan BUMN dan dengan stakeholder atau pelaku usaha lainnya," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PEMERINTAH WASPADAI KRISIS PANGAN

tirto.id - Ekonomi
Sumber: Antara
Editor: Intan Umbari Prihatin