Indeks Kemenkumham

Pendidikan
Kamis, 1 Juli 2021

Cara dan Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia atau WNI

Berikut ini cara dan syarat melakukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Hukum
Senin, 14 Jun 2021

Wamenkumham Klaim RUU KUHP Akan Memberikan Kepastian Hukum

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.
Hukum
Rabu, 9 Jun 2021

Kemenkumham: Draf RKUHP Masih Tahap Sosialisasi

Koalisi masyarakat sipil menilai sosialisasi draf RKUHP oleh pemerintah searah dan tidak menyerap aspirasi warga.
Hukum
Senin, 7 Jun 2021

Kemenkumham Usul Tambah Anggaran Rp2,7 T untuk Nusakambangan

Pengajuan anggaran tambahan Rp2,7 triliun salah satunya untuk operasional tiga lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan.
Sosial Budaya
Senin, 31 Mei 2021

Penjelasan Kemenkumham Soal Jadwal Pengumuman Seleksi CPNS 2021

Pengumuman seleksi CPNS Kemenkumham yang semula 30 Mei 2021, diundur dan rekrutmen CPNS Kemenkumham belum dibuka pada 31 Mei 2021.
Hukum
Kamis, 13 Mei 2021

1.067 Narapidana Lapas Cipinang Mendapat Remisi Idulfitri 2021

Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Kemenkumham memberikan remisi khusus kepada narapidana.
Hukum
Rabu, 12 Mei 2021

121.026 Napi Dapat Remisi Idulfitri, 550 Orang Langsung Bebas

Ditjen Pemasyarakatan sebut terdapat 121.026 narapidana menerima remisi khusus Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah.
Ekonomi
Senin, 26 Apr 2021

Hanya 76.294 Permohonan HAKI Selama 2019-2021 dari 65,4 Juta UMKM

Pelaku UMKM dianggap belum punya kesadaran melindungi inovasi dan kreativitasnya.
Hukum
Selasa, 13 Apr 2021

Soal Royalti Lagu & Musik, Kemenkumham: Negara Tak Ambil Pungutan

Kemenkumham RI memastikan negara tidak akan mengambil pungutan royalti lagu atau musik yang diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021.
Musik
Jumat, 9 Apr 2021

Implementasi PP Royalti Musik: Segera Ada Pusat Data Lagu & Musik

Pusat data lagu dan/atau musik ini untuk memudahkan penarikan & pendistribusian royalti sesuai PP 56/2021.
Hukum
Kamis, 8 Apr 2021

Perpres Pemulihan HAM Dianggap Kemenangan Bagi Pelanggar HAM Berat

Pendekatan yudisial dan non-yudisial bersifat komplementer, sehingga harus ada pengungkapan kebenaran soal apa yang terjadi pada masa lalu.
Politik
Kamis, 1 Apr 2021

KSP Moeldoko Diminta Sudahi Drama Pembegalan Partai Demokrat AHY

Pemerintah menolak permohonan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Moeldoko pun diminta untuk menghentikan pembelahan di partai tersebut.
Politik
Minggu, 21 Mar 2021

Kemenkumham Tunggu Kelengkapan Dokumen KLB Demokrat dalam Sepekan

Kemenkumham akan meneruskan proses sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan saat dokumen KLB Demokrat lengkap.
Hukum
Senin, 15 Mar 2021

Indonesia Melupakan Regulasi Antipenyiksaan

Pemerintah Indonesia belum mengundangkan aturan teknis antipenyiksaan meski regulasi induknya sudah jadi UU lebih dari dua dekade.
Politik
Rabu, 10 Mar 2021

Kemenkumham Teken SK Kepengurusan PPP 2020-2025

Pengurus harian DPP PPP diketuai oleh Suharso Monoarfa dengan Wakil Ketua Umum Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa' Noer dan Zainut Tauhid Sa'adi.
Politik
Selasa, 9 Mar 2021

Yasonna: SBY-AHY Jangan Tuding Pemerintah Terlibat Kisruh Demokrat

Menkumham Yasonna meminta SBY & AHY hindari menuding pemerintah sebagai penyebab munculnya masalah di Partai Demokrat.
Hukum
Selasa, 9 Mar 2021

Yasonna Jelaskan Pemerintah Belum Ajukan Revisi UU ITE ke DPR

Revisi UU ITE, menurut Yasonna, masih mendengarkan pendapat publik (public hearing).
Politik
Senin, 8 Mar 2021

Datangi Kemenkumham, AHY Minta KLB Deli Serdang Ditolak

AHY mengaku sudah menyiapkan sejumlah bukti dan berkas untuk memastikan KLB Demokrat di Deli Serdang ilegal dan tak sesuai AD/ART.
Politik
Selasa, 23 Feb 2021

I'll Be Back: Cara Tommy Soeharto Merebut Kembali Partai Berkarya

Tommy Soeharto kembali dengan memenangkan kepengurusan Partai Berkarya. Namun demikian pihak lawan berencana menggugat balik.
Sosial Budaya
Senin, 1 Feb 2021

Angkie Yudista Temui Wamenkumham Bahas Komnas Disabilitas

Komnas Disabilitas akan jadi lembaga independen non-struktural bertanggung jawab langsung ke presiden.