Indeks Kemenkumham

Pengurus harian DPP PPP diketuai oleh Suharso Monoarfa dengan Wakil Ketua Umum Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa' Noer dan Zainut Tauhid Sa'adi.

Revisi UU ITE, menurut Yasonna, masih mendengarkan pendapat publik (public hearing).

Menkumham Yasonna meminta SBY & AHY hindari menuding pemerintah sebagai penyebab munculnya masalah di Partai Demokrat.

AHY mengaku sudah menyiapkan sejumlah bukti dan berkas untuk memastikan KLB Demokrat di Deli Serdang ilegal dan tak sesuai AD/ART.

Tommy Soeharto kembali dengan memenangkan kepengurusan Partai Berkarya. Namun demikian pihak lawan berencana menggugat balik.

Komnas Disabilitas akan jadi lembaga independen non-struktural bertanggung jawab langsung ke presiden.

Gray juga dinilai menggunakan visa kunjungan untuk keperluan berbisnis di Bali.

Polisi tegaskan tak akan anggap remeh situasi apapun jelang pembebasan Ba'asyir pada 8 Januari 2021.

Vanessa mendapat asimilasi lantaran dinilai melakukan tindak pidana ringan dan sudah menjalani setengah masa pidana.

Badan Legislasi (Baleg) DPR belum satu bahasa terkait RUU Minol sehingga Pemerintah masih dalam posisi melihat bagaimana perkembangan selanjutnya.

PSSI menyebut Marc Klok bisa segera memperkuat Timnas Indonesia lantaran pengajuan naturalisasinya telah disetujui pemerintah.

Beberapa lapas dan rutan di Jakarta menjadi klaster baru dalam penyebaran virus COVID-19, salah satunya karena over kapasitas. Benar kah demikian?

Raden Brotoseno mendapat remisi dan akhirnya bebas bersyarat pada Februari 2020. Namun pembebasan ini dianggap problematik.

Satu pegawai Ditjen Imigrasi terkonfirmasi positif COVID-19, satu gedung dengan kantor Menkumham Yasonna Laoly di Gedung Kemenkumham eks Sentra Mulia.

Kubu Tommy Soeharto berencana menggugat penerbitan SK Kemenkumham tentang kepungurusan Partai Berkarya pimpinan Muchdi PR.

Partai Berkarya menerima SK kepengurusan dan SK perubahan AD/ART dari Kemenkumham.

Penjara di Indonesia sudah lama mengalami kelebihan kapasitas penghuni dibanding ruangan yang tersedia.

Kantor Wilayah Kemenkumham menyebut 75 persen napi di NTT terlibat kasus pemerkosaan anak.

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan mengapa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang seharusnya bertanggung jawab tidak diberi sanksi berupa pencopotan jabatan.

Djoko Tjandra 'menggocek' banyak lembaga negara. Dari mulai Imigrasi hingga Pemprov DKI. Muncul dugaan dia dibeking orang kuat.