Indeks Kemenkumham

Badan Legislasi DPR mengusulkan perubahan Prolegnas 2021 terhadap lima undang-undang.

Djoko Tjandra dinilai berkelakuan baik dan sudah menjalani satu per tiga masa pidana di Lapas Salemba.

Kanwil Kemenkumham DKI menyebut diplomat tersebut sebelumnya menolak diperiksa dan menyerang petugas imigrasi terlebih dahulu.

Direktorat Pemasyarakatan Kemenkumham membenarkan foto Setya Novanto membawa dua ponsel. Peristiwanya terjadi pada Iduladha 2020.

Penangkapan Anton, kepala rutan Depok terjadi pada Juni lalu.

Berikut ini cara dan syarat melakukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kemenkumham terbitkan lagi asimilasi bagi narapidana dan anak pada 2021 untuk cegah penularan COVID-19.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.

Koalisi masyarakat sipil menilai sosialisasi draf RKUHP oleh pemerintah searah dan tidak menyerap aspirasi warga.

Pengajuan anggaran tambahan Rp2,7 triliun salah satunya untuk operasional tiga lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan.

Pengumuman seleksi CPNS Kemenkumham yang semula 30 Mei 2021, diundur dan rekrutmen CPNS Kemenkumham belum dibuka pada 31 Mei 2021.

Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Kemenkumham memberikan remisi khusus kepada narapidana.

Ditjen Pemasyarakatan sebut terdapat 121.026 narapidana menerima remisi khusus Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah.

Pelaku UMKM dianggap belum punya kesadaran melindungi inovasi dan kreativitasnya.

Kemenkumham RI memastikan negara tidak akan mengambil pungutan royalti lagu atau musik yang diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021.

Pusat data lagu dan/atau musik ini untuk memudahkan penarikan & pendistribusian royalti sesuai PP 56/2021.

Pendekatan yudisial dan non-yudisial bersifat komplementer, sehingga harus ada pengungkapan kebenaran soal apa yang terjadi pada masa lalu.

Pemerintah menolak permohonan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Moeldoko pun diminta untuk menghentikan pembelahan di partai tersebut.

Kemenkumham akan meneruskan proses sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan saat dokumen KLB Demokrat lengkap.

Pemerintah Indonesia belum mengundangkan aturan teknis antipenyiksaan meski regulasi induknya sudah jadi UU lebih dari dua dekade.