Indeks Kemenkumham

Yasonna memastikan berkas pendaftaran PPP kubu Mardiono akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mahfud menegaskan pembebasan bersyarat napi korupsi merupakan wewenang yudikatif. Pemerintah yang masuk dalam rumpun eksekutif tak boleh masuk ke arah sana.

Pemerintah menyebut bahwa pembebasan bersyarat napi korupsi telah sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pemasyarakatan.

Publik akan semakin skeptis dengan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah, jika tak ada penjelasan mengenai pembebasan bersyarat 23 koruptor.

Firli mengungkapkan, pembebasan bersyarat 23 koruptor adalah keputusan hukum yang harus dihormati.

Zaenur melihat saat ini korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Pembebasan bersyarat tersebut diberikan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Arsul Sani menegaskan susunan pengurus DPP PPP tetap sama, yang berubah hanya orang yang menjabat ketua umum.

Hakim membabat hukuman Pinangki dengan dalih: mengaku bersalah, telah dipecat dari profesinya sebagai jaksa, dan memiliki anak balita berusia 4 tahun.

Kemenkumham RI membantah soal peretasan dan kebocoran data dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

RKUHP diklaim tidak membawa semangat overkriminalisasi dan membatasi kebebasan berekspresi dan kegiatan pers.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa RKUHP akan menghapus masalah kelebihan kapasitas lapas.

Rencana pembangunan rutan khusus justice collaborator masih terkendala sejumlah prosedur di Kemenkumham.

Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 168.916 orang narapidana di seluruh Indonesia.

Eks Imam Besar FPI Rizieq Shihab bebas bersyarat per hari ini. Kuasa hukum menyatakan pembebasan itu telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dicegah ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Napi pidana umum dan tipikor memiliki hak sama untuk mendapatkan remisi. Padahal sebelumnya remisi bagi napi tipikor diatur ketat, berbeda dari napi umum.

Selain RKUHP, Komisi III DPR juga menerima draf RUU Pemasyarakatan dari pemerintah.

Ancaman pemidanaan terhadap kejahatan luar biasa di RKUHP cenderung menurun. Komnas HAM melihat ada upaya pengkerdilan.

Kemenkumham berdalih draf RKUHP belum dapat dibuka ke publik karena sifatnya masih dinamis dan bisa berubah-ubah.