Kemenkumham Teken SK Kepengurusan PPP 2020-2025

Pengurus harian DPP PPP diketuai oleh Suharso Monoarfa dengan Wakil Ketua Umum Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa' Noer dan Zainut Tauhid Sa'adi.

Sumber: Antara

Terbit 10 Mar 2021 08:40 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) disaksikan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa (kedua kanan) dan Sekjen DPP PPP Arsul Sani (ketiga kanan) secara simbolis memukul gong sebagai tanda pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ke-V PPP, di Jakarta, Sabtu (14/12/2019). Dalam Mukernas PPP yang mengangkat tema " Mempertegas Komitmen Keislaman Kebangsaan " yang berlangsung hingga 16 Desember 2019 itu salah satunya membahas rencana pelaksanaan Muktamar PPP pada awal 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/hp.

tirto.id - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI meneken surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020-2025.

"SK Kemenkumham ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dimiliki kepengurusan partai untuk menjalankan kegiatan organisasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Idy Muzayyad melalui keterangan tertulis, Rabu 9/3/2021), dikutip dari Antara.

SK kepengurusan PPP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Negara Kemenkumham, Cahyo R Muzar kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arwani Thomafi yang didampingi Idy Muzayyad.

Idy mengatakan susunan kepengurusan DPP PPP tersebut merangkul semua elemen baik fusi partai, ormas keagamaan dan lainnya.

"PPP siap mengarungi kontestasi demokrasi di Indonesia dengan bermodalkan susunan kepengurusan yang solid, kompeten dan kreatif," ujarnya.

Menurut Idy, susunan kepengurusan baru tersebut lebih ramping dan mengombinasikan antara pengurus lama dengan kader-kader muda yang inovatif. Hal itu agar PPP bisa berjuang bersama-sama membesarkan partai.

"Semua elemen partai bersatu untuk berjaya di 2024 mendatang. Banyak tokoh potensial kembali untuk membesarkan partai Ka'bah ini seperti Musthofa Aqil Sirodj, Mardiono, Djan Faridz, Abdullah Ubab Maimoen, Afifuddin Muhajir, Muhyiddin Ishaq dan tokoh lainnya yang mendapatkan posisi strategis di partai," tuturnya.

Pada SK PPP periode 2020 hingga 2025 yang baru diteken Kemenkumham tersebut, susunan pimpinan Majelis DPP di antaranya meliputi Majelis Kehormatan yang diketuai oleh Zarkasih Nur dengan anggota Djan Faridz, Abdullah Ubab Maimoen, Mahfudhoh Aly Ubaid, Emron Pangkapi dan Hasrul Azwar.

Selanjutnya untuk Majelis Syariah diketuai oleh Mustofa Aqil Siroj, Wakil Ketua Muslih Z.A, Afifuddin Muhajir, Muhyiddin Ishaq, Ahmad Haris Shodaqoh, Lukman Hakim Hasibuan, Samsul Arifin, Mahin Toha, Bahrul Ilmi, Khairul Fuad, Habib Ihsanudin, Mursyid Qori, Abdul Rahman Assegaf Puang Makka, Habib Ahmad Alhabsy, Agus Masruri dan Muhsin Nurhadi.

Kemudian untuk susunan pengurus harian DPP PPP diketuai oleh Suharso Monoarfa dengan Wakil Ketua Umum Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa' Noer dan Zainut Tauhid Sa'adi.

Terakhir, nama Arwani Thomafi didaulat sebagai Sekjen PPP dengan Wasekjen Idy Muzayyad dan Qonita Lutfiyah.