Indeks Kemenko Perekonomian

Penetapan batas maksimal komisi guna menjawab pengawasan dari KPK berkaitan batasan komisi mitra Kartu Prakerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan insentif modal kerja bagi 12 juta pelaku UMKM dalam tahap finalisasi.

Pemerintah Indonesia mengkliam telah mengantisipasi terjadinya gelombang kedua Corona.

Ada sebanyak 8 Provinsi yang sudah siap, antara lain: Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Menko Perekonomian Airlangga berharap impor dapat kendalikan harga bawang putih.

Pemerintah berencana mengimpor beras untuk menjaga stabilitas harga.

Pemerintah bakal mempermudah impor untuk sebagai bentuk stimulus bagi industri di tengah mewabahnya corona.

Fasilitas kemudahan bea masuk produk Indonesia di AS tak terpengaruh perubahan status Indonesia sebagai negara berkembang.

Pemerintah kini menyisakan lima sektor yang masih tertutup bagi investor atau Daftar Negatif Investasi (DNI).

Keputusan ini diberlakukan untuk meringankan beban pelaku UMKM.

Pemerintah merevisi ulang DNI dengan mempertimbangkan adanya keberatan dari beberapa pihak.

Darmin Nasution ditunjuk sebagai Plt Menko PMK setelah Puan Maharani meninggalkan jabatan tersebut untuk melenggang ke DPR.

Pemerintah mengakui kesulitan untuk mendata seluruh pelaku UMKM Indonesia selama ini, sehingga data yang dimiliki menjadi kurang akurat.

Sejumlah proyek strategis nasional diprediksi akan molor dari target, beberapa di antaranya pembangunan jalan tol.

Dana operasional tiga kementerian koordinator pada 2020 telah disekapati oleh Badan Anggaran DPR RI sebanyak Rp912 miliar.

Dirut PT Berdikari mengklaim impor daging sapi Brasil yang dilakukan pemerintah untuk mengisi kebutuhan dalam negeri saja.

Kemenko Perekonomian memberi alasan penyebab harga tiket pesawat pernah murah.

Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan, dari total 90 juta penumpang pesawat, hanya 25 juta atau 10 persen dari penduduk Indonesia yang mempermasalahkan tiket pesawat mahal.

Pembatasan usia kendaraan yang direncanakan Gubernur Anies Baswedan dinilai Kemenko Perekonomian belum tentu efektif menekan polusi udara di Jakarta.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwidjono menilai dugaan maladministrasi tak perlu diperpanjang. Sebab, maskapai telah sekapat dengan kebijakan sementara yang dikeluarkan pemerintah.