Indeks Kemenko Perekonomian

Kemenko Perekonomian dan LAPAN bekerja sama untuk mempercepat implementasi Kebijakan Satu Peta dan sejumlah program prioritas nasional. 

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, hambatan yang membuat bisnis syariah tak bisa berkembang cepat adalah kegiatan riil di syariah. Padahal, Indonesia punya pangsa pasar cukup besar untuk bisnis tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa pemerintah bakal tetap menihilkan pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Walhi mengatakan Menko Perekonomian, Darmin Nasution keliru mengenai 22,1 juta hektar kawasan hutan yang disiapkan untuk konservasi.

Kemenko Bidang Perekonomian mengakui keterlambatan dalam mengantisipasi kekurangan jagung saat paceklik karena pendataan dan sistem informasi yang kurang baik.

Peneliti INDEF mengatakan sistem Online Single Submission (OSS) masih memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya tidak ada format berbahasa Inggris.

Demi mengoptimalkan pembangunan infrastruktur fisik yang terintegrasi dan mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membahas grand design logistik nasional.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut hasil studi IUCN dapat menghadapi tudingan-tudingan negara Eropa yang sering mendiskreditkan komoditas kelapa sawit.

Kemenko Perekonomian menyebutkan impor kakao perlu dikurangi, karena produksi kakao Indonesia memiliki potensi yang mampu memenuhi kebutuhan domestik. Namun, saat ini belum dapat dilakukan akibat masih adanya persoalan di sektor hulu.

Total realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat sepanjang 2018 mencapai Rp120 triliun dengan rasio kredit macet 0,42 persen.

Panen jagung masih Maret-April, jadi masih ada kekosongan dan harga belum turun, sehingga peternak ayam petelor masih kesulitan mencari pakan.

Perjanjian komprehensif ini pasti lebih dari sekedar perdagangan. Bisa muncul persoalan lingkungan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan perdagangan tetapi selalu dikaitkan.

Edy Putra Irawadi yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dilantik sebagai Kepala BP Batam.

Plafon kredit usaha rakyat (KUR) untuk 2019 mencapai Rp140 triliun, meningkat dibandingkan plafon KUR 2018 sebesar Rp123 triliun.

Total realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 30 November 2018 sebesar Rp 118 triliun.

“Kebijakan Satu Peta inilah yang akan dijadikan dasar perencanaan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan,” ujar Jokowi.

Pemerintah membatalkan rencana mengeluarkan sejumlah bidang usaha garapan UMKM dari Daftar Negatif Investasi (DNI) usai menerima masukan dari Kadin.

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kemenkeu sudah merampungkan pembahasan draft aturan soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan menyerahkannya ke Presiden Joko Widodo.

"Harapan kita pertama wujudkan itu kilang dan petrokimia supaya negatif kita di transaksi berjalan mulai mengecil," ujar Darmin.

Kemenko Perekonomian menyatakan hanya sebagian dari 54 bidang usaha sasaran relaksasi DNI yang akan diperbolehkan untuk dikuasai investor asing dengan porsi kepemilikan 100 persen.