Menuju konten utama

Tanggapi JK, Darmin: Perjanjian Dagang Tidak Harus CEPA

Perjanjian komprehensif ini pasti lebih dari sekedar perdagangan. Bisa muncul persoalan lingkungan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan perdagangan tetapi selalu dikaitkan.

Tanggapi JK, Darmin: Perjanjian Dagang Tidak Harus CEPA
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, pemerintah tengah membahas sejumlah perjanjian dagang dengan beberapa negara secara intensif.

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta agar sejumlah perjanjian dagang segera dirampungkan.

Perjanjian dagang, kata Darmin, yang dibahas dan disepakati Indonesia dengan negara lain sebenarnya tidak harus bersifat komprehensif atau berbentuk Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensifatau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Perjanjian dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) yang saat ini diupayakan Kementerian Perdagangan sebenarnya justru lebih baik dan bisa dibahas lebih cepat.

"Kalau perjanjian komprehensif ini pasti lebih dari sekedar perdagangan. Bisa muncul persoalan lingkungan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan perdagangan tetapi selalu dikaitkan," ujar Darmin di Ritz-Carlton Ballroom, Jakarta, Selasa (8/1/2109).

Terkait dengan perundingan CEPA dengan beberapa negara, kata Darmin, di atas kertas sebenarnya sudah selesai dibahas seperti antara Indonesia dan Australia.

"Secara prinsip dengan Australia sudah selesai perundingannya hanya saja teken keduanya belum dilakukan," ujar Darmin.

Sementara dengan beberapa negara di Eropa yang mencakup CEPA, masih belum selesai dibahas lantaran memang cukup rumit. Perjanjian dagang juga tak hanya soal investasi dan perdagangan.

"Yang paling sulit diskusinya aspek di luar perdagangan seperti FTA. Itu perlu didorong dan dikerjakan oleh menteri perdagangan dengan beberapa negara terkait," tutur Darmin.

Baca juga artikel terkait PERDAGANGAN BEBAS atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Zakki Amali