Indeks Kemenkeu

Pertukaran informasi dan data pajak dari berbagai negara di dunia telah berlangsung sejak 2018. Hal ini ditempuh untuk mengejar pajak milik warga Indonesia di luar negeri.

Kementerian Keuangan masih mengkaji ketentuan bebas pajak untuk rumah subsidi.

Dengan integrasi LHKPN dan SPT, Ditjen Pajak bisa mengerek pendapatan dari potensi pajak yang selama ini luput dari pengawasan.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menegaskan masih melakukan penghitungan besaran iuran alias pungutan ekspor sawit 2019.

Kementerian Keuangan RI memastikan THR dan gaji ke-13 untuk Aparatur Negara serta pensiunan tidak akan dibayarkan sebelum pemilu.

Pencairan dana bantuan sosial (bansos) pada Januari 2019 dengan angka Rp15,1 triliun dinilai tak lazim.

Pemerintah mewaspadai kondisi ekonomi global yang tengah mengalami pelemahan dapat memengaruhi harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Ekonomi digital yang di dalamnya ada pelaku e-commerce masuk prioritas penerima insentif bidang perpajakan dari pemerintah.

Kebocoran anggaran kembali menjadi isu yang dilemparkan oleh capres Prabowo Subianto, mengulang saat Pilpres 2014.

Menkeu Sri Mulyani masih menunggu hasil review dari Pertamina, apakah kebijakan PPn avtur yang diberlakukan pemerintah menghambat atau tidak.

Penyakit kusta sering dianggap biasa oleh masyarakat, padahal jika tidak cepat ditangani, maka akan bisa menular.

Prabowo mengklaim telah terjadi kebocoran sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah pada setiap tahun, Kemenkeu mempersilakan untuk melaporkan terkait hal ini.

Sepanjang 2018, utang pemerintah untuk menambal defisit APBN sepanjang 2018 mencapai Rp366,7 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengklaim pemberlakuan pajak penghasilan (PPh pasal 22) untuk 1.147 barang mewah berhasil menurunkan impor bahan dan barang mewah.

Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai menyebutkan pelaku e-commerce tidak diwajibkan memiliki NPWP.

Industri e-commerce belum memiliki fondasi yang cukup kuat, utamanya pelapak. Infrastruktur pemerintah juga belum memadai untuk memungut pajak pedagang online.

Menkeu Sri Mulyani, disebutkan Kabiro Komunikasi Kemenkeu, akan tetap menjalankan tugas yang tengah diembannya dalam pemerintahan Jokowi meski disebut-sebut sebagai kandidat Presiden Bank Dunia.

Kemenkeu merilis regulasi baru yang menyasar kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang akan berlaku efektif pada 1 April 2019.

Ini memberikan klarifikasi dan petunjuk yang lebih detail mengenai tata cara penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat diakui serta tata cara pelaporannya.

"10 juta keluarga anggarannya dinaikkan dua kali lipat. Ini bukan soal Pemilu tapi sejak 2012 memang belum di-adjust dengan inflasi."