Indeks Kemenkeu

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa sejumlah tantangan dari sisi domestik dan global masih membayangi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini.

Kemenkeu menjelaskan alasan tidak menyetujui pemberian asuransi bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KKPS) pada Pemilu 2019 karena tidak ada regulasi yang jadi alas hukum penganggaran tersebut.

Kemenkeu masih membahas alokasi anggaran santunan untuk para petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia karena bertugas.  

Direktur Center of Indonesia Taxation Analisis, Yustinus Prastowo, jika dilihat secara sektoral, harga komoditas serta pengurangan impor turut mempengaruhi kinerja pendapatan pajak.

Bunga utang yang dibayarkan triwulan I 2019 ini naik 3,08 persen dibandingkan periode yang sama 2018 yang tercatat sebesar Rp68,5 triliun.

KPU menyatakan sudah sejak lama mengusulkan anggaran untuk asuransi bagi para petugas pelaksana Pemilu 2019. Namun, usulan itu tidak kunjung diproses Kemenkeu. 

Pemerintah diminta memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu agar institusi itu menjadi lembaga mandiri yang memiliki kewenangan dan otoritas lebih luas. 

Majalah keuangan FinanceAsia kembali menobatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik Tahun 2019 pada 2 April 2019.

Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen yang dijanjikan sejak Januari 2019 akan mulai dicairkan pemerintah di bulan ini.

Gedung kantor pusat OJK yang baru berada di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.

Sandiaga menilai, pemisahan Kemenkeu dan Ditjen Pajak akan meningkatkan sumber pendanaan.

Kemenkeu memundurkan batas akhir masa pelaporan SPT Tahunan (PPh OP), dari seharusnya 31 Maret 2019 menjadi 1 April 2019.

Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi 8 Kementerian/Lembaga (K/L) yang laporan keuangannya menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan pemerintah memang perlu melakukan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut wacana pemisahan otoritas pajak dari jajaran Direktorat Kementerian Keuangan yang menjadi janji Jokowi saat kampanye tahun 2014.

Untuk penurunan PPh Badan atau pajak korporas, memerlukan perubahan undang-undang.

Kementerian Keuangan mencatat, capaian penerimaan ini tumbuh 8,21 persen dibandingkan periode sama pada 2018.
 

Pertukaran informasi dan data pajak dari berbagai negara di dunia telah berlangsung sejak 2018. Hal ini ditempuh untuk mengejar pajak milik warga Indonesia di luar negeri.

Kementerian Keuangan masih mengkaji ketentuan bebas pajak untuk rumah subsidi.

Dengan integrasi LHKPN dan SPT, Ditjen Pajak bisa mengerek pendapatan dari potensi pajak yang selama ini luput dari pengawasan.