Indeks Kemenkeu

Saham maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk yang diperdagangkan dengan kode saham GIAA pagi ini bergerak negatif usai sanksi dari OJK dan Kemenkeu.

Kementerian BUMN meminta Garuda Indonesia untuk segera menindaklanjuti sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkeu.

BEI menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis III dan denda senilai Rp250 juta kepada Garuda Indonesia. Sanksi itu terkait dengan temuan kesalahan di laporan keuangan Garuda. 

SKK Migas menyebut piutang yang dianggap Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya ‎hingga saat ini masih merupakan unrecovered cost.

Direktur Keuangan PLN, Sarwono mengatakan pengurangan kompensasi ini dapat memberatkan PLN, terutama saat menghadapi gejolak kondisi eksternal seperti kurs dan harga minyak.

Kemenkeu memangkas Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen mewah dengan harga di atas Rp30 miliar menjadi 1 persen. 

Lapindo mengklaim masih punya piutang kepada pemerintah sebesar Rp1,9 triliun.

Kerja sama tiga direktorat diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara pada semester II 2019 hingga Rp50 triliun.

BPK mengklaim banyak temuan masalah dari Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dari hasil sidang badan yang dilakukan BPK, Rabu (19/6/2019).

Pagu anggaran indikatif yang diusulkan Kemenkeu dalam RAPBN 2020 turun 1,6 persen dibandingkan alokasi pada tahun 2019. 

Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu akan memanggil lagi akuntan pemeriksa laporan keuangan Garuda jika mereka terbukti melakukan kesalahan. 

Dugaan tersebut muncul setelah kemenkeu memanggil perwakilan dari Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (anggota dari BDO International Limited) beberapa waktu lalu.

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenkeu bahwa tugas sebagai pengelola keuangan negara tidak ringan

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 bisa berada di kisaran 5,3 hingga 5,6 persen dengan PMTB yang mencapai Rp5,823,2 triliun

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi tekanan eksternal kuartal II 2019 akan semakin berat dan bisa membuat sejumlah target Pemerintah dalam APBN 2019 meleset.

Pemerintah akan menerapkan jurus baru untuk menarik pajak Google, Faceebook, dan lain-lain dalam waktu dekat.

Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan dispensasi kepada pegawainya untuk pulang lebih awal hingga libur akibat Aksi 22 Mei.

KPK beserta LIPI mendatangi Kemendagri dan Kemenkeu untuk membahas penyempurnaan UU partai politik hari ini.

Menghadapi defisit anggaran mencapai Rp 101,04 triliun, KEIN meminta pemerintah mengendalikan belanja negara yang memang tak terlalu diperlukan.

Peneliti fiskal CORE Yusuf Rendy menilai melambatnya penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPn) belum tentu disebabkan karena restitusi.