Indeks Kemenkeu

Apkasi mengaku keberatan dengan rencana pemerintah yang ingin memisahkan kewajiban pembayaran pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung proses pembahasan lanjutan terkait pembentukan RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang digagas DPR.

Kementerian Keuangan berencana membentuk lembaga dana pensiun yang khusus mengelola pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemenkeu memastikan pejabat negara sekelas menteri tetap akan mendapatkan dana pensiun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980.

Kemenkeu mengeluhkan anggaran pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang sampai saat ini masih dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Kemenkeu akan menyuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp2,49 triliun.

Kemenkeu buka-bukaan alasan ingin mengubah skema pembayaran pensiun bagi PNS, TNI, dan Polri. Salah satunya karena peningkatan jumlah pensiun.

Pemberian tambahan bantuan sosial, disebut-sebut menjadi sinyal pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Isa Rachmatarwata menjamin, APBN masih sanggup membiayai pensiunan PNS, TNI, dan Polri, meskipun tidak ada lembaga pengelola dana pensiunan.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi energi sebesar Rp502 triliun, setidaknya pemerintah bisa membangun rumah sakit (RS) sebanyak 3.333.

Pemerintah masih mensubsidi BBM jenis Pertamax tahun ini. Padahal BBM dengan RON 92 itu bukan menjadi bahan bakar penugasan atau tidak subsidi.

Tahun ini alokasi pensiun PNS dianggarkan dari APBN sebesar Rp136,4 triliun. Artinya, APBN masih menanggung beban pensiun meski PNS telah membayarkan iuran.

Sri Mulyani kembali menyinggung penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Dia kecewa, anggaran subsidi Solar masih banyak dinikmati orang kaya.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peranan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi dampak positif bagi kemajuan desa.

Kemenkeu mencatat realisasi pendanaan tol Solo – Yogyakarta telah mencapai Rp3,40 triliun.

Skema pensiun superannuation yang diterapkan di Australia rencananya akan diperkenalkan ke pemerintah Indonesia untuk membantu menyehatkan APBN.

Sri Mulyani menyoroti sistem superannuation yang diterapkan Australia untuk warganya agar menyisihkan sebagian penghasilan demi dana pensiun. 

Sri Mulyani Indrawati mengakui, anggaran belanja pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri menjadi beban bagi APBN.

Arifin Tasrif membeberkan sejumlah pertimbangan pemerintah belum juga mengumumkan nasib BBM subsidi.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan alasan PNBP dalam RAPBN 2023 dipatok turun mencapai Rp426,3 triliun.