Indeks Kemenkeu

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2022 mencapai Rp551,2 triliun.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang dimulai pada 1 April 2022 menyumbang Rp60,76 triliun pada APBN 2022.

Sri Mulyani Indrawati mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 defisit sebesar 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemenkeu menaikkan batas penghasilan kena pajak (PKP) menjadi Rp5 juta per bulan atau kumulatif Rp60 juta per tahun.

Yon Arsal mengatakan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah berjalan selama sembilan bulan tak terlalu mempengaruhi kenaikan inflasi.

Kekurangan pembayaran DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti akan dibayar setelah dilakukan audit oleh Kemenkeu.

Sri Mulyani Indrawati, mewaspadai terjadinya penurunan ekspor Indonesia pada tahun depan.

Kemenkeu mencatat aliran modal asing keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 132,69 triliun (year to date/ytd) hingga per 15 Desember 2022.

Kementerian Dalam Negeri akan memanggil kembali Bupati Meranti, Muhammad Adil, pukul 16.00 WIB, Selasa (20/12/2022) sore ini.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerapan sistem teknologi digital di instansi pemerintah telah meminimalisir terjadinya praktik tindakan korupsi.

Mulyanto mendesak pemerintah segera mengevaluasi persentase bagi hasil atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (migas).

Sri Mulyani mengatakan, tindakan korupsi merupakan salah satu faktor yang membuat sebuah negara berada dalam kondisi middle income trap.

Kebijakan pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan berpotensi mempengaruhi ekonomi dan tingkat inflasi.

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil kecewa dengan Kemenkeu yang tidak menjelaskan dengan rinci terkait dana bagi hasil (DBH) yang diterima tidak sesuai.

Pemerintah diminta serius menyikapi fenomena diskrepansi data yang sering terjadi di setiap kementerian/lembaga.

Yon Arsal mengatakan, penurunan harga komoditas termasuk harga CPO yang menjadi andalan ekspor Indonesia, akan menjadi tantangan penerimaan pajak 2023.

Kementerian PUPR mengibahkan barang milik negara (BMN) senilai Rp217 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat 2.109 debitur yang telah menyelesaikan utang ke negara.

Pendataan barang milik negara (BMN) akan dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) di wilayah itu.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja APBN tahun depan sebesar Rp3.061,2 triliun akan difokuskan untuk beberapa agenda penting.