Indeks Kemenkeu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu beralasan pemerintah memprioritaskan anggaran untuk kesehatan selama pandemi COVID-19.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum teralisasi dan dicairkan lebih dari Rp210 triliun.

Kemenkeu menjelaskan alasan Menkeu Sri Mulyani tidak menghadiri rapat anggaran MPR seperti yang dikeluhkan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Agar cara mengurus NPWP hilang segera ditindaklanjuti, siapkan dokumen syarat-syarat yang diperlukan sebelum mendatangi KPP terdekat. Berikut panduannya.

Kemenkeu merilis daftar obligor yang dipanggil oleh Satgas BLBI pekan ini, jumlah utang yang ditagih baru Rp12,7 triliun dari total Rp110,45 triliun.

Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp98 triliun.

Kemenkeu masih mengkaji opsi tetap menyediakan rumah dinas bagi anggota DPR RI atau menggantinya dengan uang tunjangan.

KPK melanjutkan pemeriksaan dugaan korupsi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang menyeret salah satu pejabatnya, Angin Prayitno Aji.

Kemenkeu menjelaskan realisasi subsidi BLT BPJS Ketenagakerjaan per 10 Agustus dan kapan pencairan yang akan menjadi kewenangan Kemenaker.

Insentif PPN sewa toko akan diberikan selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2021.

Kapal pesiar dan Yacht bebas dari pajak barang mewah selama dibeli dan digunakan demi kepentingan pariwisata.

Kemenkeu memberi stimulus penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu paling lama 90 hari kepada para pengusaha pabrik.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh di kisaran 3,7 hingga 4,5 persen.

Pemerintah harus hati-hati menerapkan pajak sembako ini mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang rentan miskin.

Perpanjangan BST selama 2 bulan akan membutuhkan dana Rp6,1 triliun dengan target 10 juta KPM.

Jumlah wajib pajak (WP) Badan yang melaporkan rugi terus meningkat sejak tahun pajak 2012 hingga 2019.

Ditjen Pajak berhasil mengumpulkan PPN PMSE sebesar Rp2,25 triliun dari 50 PMSE hingga 16 Juni 2021.

Program tax amnesty 2016 mencatatkan nilai deklarasi harta sebesar Rp4.884,26 triliun atau setara dengan 39,9 persen PDB Indonesia.

Beberapa cara: melalui burden sharing dengan BI, konversi pinjaman luar negeri dengan suku bunga mendekati 0%, hingga penurunan yield menjadi 5,85%.

Hingga 18 Juni 2021, lebih dari 300 ribu wajib pajak mendapatkan manfaat dari insentif pajak yang diberikan pemerintah di masa pandemi.