Indeks Kemenag

Kemenag menyediakan layanan pendaftaran nikah secara online atau daring selama masa pandemi corona COVID-19

Surat Yasin onlinea tersedia di web maupun di aplikasi (Android dan IOS) Quran Kemenag

PBNU tidak mempersoalkan jika ibadah haji 2020 terpaksa dihentikan sementara karena wabah virus corona. 

Menag Fachrul Razi mengatakan Arab Saudi telah mengizinkan para jemaah Indonesia yang tak bisa menjalankan ibadah umrah melakukan perpanjangan visa tanpa dipungut biaya.

Rapat kerja tersebut memfokuskan pembinaan aparatur Kementerian Agama menjadi agen moderasi beragama untuk menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama

Kemenag meminta pengelola biro perjalanan umrah proaktif menyampaikan informasi kepada jamaah mengenai kebijakan Arab Saudi tersebut, yang mencakup penghentian sementara penerbitan visa umrah.

Pengaturan khotbah Salah Jumat tak hanya di Kota Bandung, tapi daerah lainnya, terkait upaya Kemenag menciptakan masyarakat Islam yang toleran.

Kemenag mengumumkan jadwal dan lokasi SKD CPNS 2019 bagi peserta yang lolos seleksi administrasi.

Kemenag membuka rekrutmen petugas Haji 2020. Proses pendaftaran dibuka mulai 20 Januari 2020. 

Moratorium pemberian izin bagi perusahaan travel umrah akan dicabut oleh Kemenag. Pengajuan izin baru ke depan akan memakai sistem online. 

JPU KPK menilai Rommy terbukti menerima suap sebesar Rp91,4 juta dan sebesar Rp255 juta.

Umat Islam dianjurkan mengerjakan salat kusuf ketika gerhana matahari. Salat ini dilakukan dua rakaat dengan empat rukuk.

Sekretaris FPI Munarman menyebut pemerintahan Jokowi terlalu mencampuri urusan dapur FPI.

Pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS Kemenag 2019 resmi dikeluarkan oleh Kementerian Agama pada Senin malam, 16 Desember 2019.

Kemenag akan mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS 2019 pada Senin malam, 16 Desember 2019.

Provinsi di Pulau Jawa tidak masuk dalam 10 daftar Indeks Kerukunan Beragama (KUB) di atas rata-rata nasional 73,83.

Jadwal pengumuman seleksi administrasi CPNS Kemenag diundur ke tanggal 16 Desember 2019.

Aturan sertifikasi majelis taklim mengundang penolakan ramai-ramai dari beberapa elemen masyarakat yakni ormas Islam, politikus dan anggota DPR. Apa sebab?

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menganggap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019 berlebihan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai berlebihan adanya sertifikasi untuk majelis taklim.