Indeks Kekerasan Jurnalis

AJI menilai kekerasan terhadap jurnalis dalam aksi massa pada 21-22 Mei 2019 terjadi karena aparat kepolisian tidak ingin tindakannya diketahui publik.

Menurut Asnil, 20 jurnalis itu mendapat kekerasan berupa pemukulan, penamparan, intimidasi, persekusi, ancaman, perampasan alat kerja jurnalistik.

Jurnalis yang meliput Aksi 22 Mei mengalami intimidasi dari aparat kepolisian dan massa aksi.

Dalam catatan AJI, pelaku paling banyak adalah warga (10 kasus), aparat kepolisian (7 kasus), serta ormas (6 kasus).

Ketua Umum YLBHI Asfinawati menilai kekerasan pada dua jurnalis foto saat May Day di Bandung sebagai kejahatan yang sifatnya struktural, sehingga perlu ada pertanggungjawaban.

Polri berencana memberikan pita merah putih kepada wartawan yang meliput demonstrasi. Hal ini untuk mencegah kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat kembali terulang. 

Divisi Propam Polda Jawa Barat memeriksa polisi yang diduga melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap dua jurnalis yang meliput aksi May Day 2019 di Bandung. 

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menilai anggota Polrestabes Bandung telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap kedua jurnalis foto saat liputan May Day 2019, di Bandung.

Polrestabes Bandung bertanggung jawab untuk biaya pengobatan jurnalis yang dipukul polisi saat Hari Buruh atau May Day di Bandung. 

Kronologis kekerasan terhadap jurnalis saat Hari Buruh Internasional di Bandung, Rabu (1/5/2019) terjadi pada fotografer Tempo Prima Mulia dan jurnalis freelance Iqbal Kusumadireza (Reza).

AJI dan sejumlah lembaga yang tergabung dalam Komite Keselamatan Jurnalis, menginisiasi kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan pers dan Jurnalis.

Hercules meminta maaf atas pemukulan terhadap jurnalis. Namun, AJI Jakarta meminta agar polisi menangkap, kemudian mengadili pelaku.

Orang-orang AS menonton video eksekusi dua jurnalis oleh ISIS pada 2014.

Bentuk kerjasama Dewan Pers Timor Leste dan LBH Pers fokus penguatan keorganisasian kedua lembaga, terutama dalam langkah advokasi di bidang jurnalistik.

AJI Jakarta menyatakan kepercayaan publik internasional kepada pemerintah Indonesia bisa merosot jika kebebasan pers di dalam negeri terus memburuk.

AJI Jakarta mewacanakan pemakaian rompi "Pers" oleh wartawan di Indonesia sebagai bentuk kritik satire ke aparat hukum yang belum bisa melindungi jurnalis dari tindakan kekerasan. 

AJI Jakarta mengecam tindakan anggota ormas yang mengintimidasi jurnalis dan meminta data liputan dihapus saat acara Munajat 212.

PA 212 membantah ada pemukulan kepada jurnalis yang meliput acara. Meski demikian, PA 212 siap mendampingi panitia acara terkait adanya laporan polisi oleh jurnalis yang dianiaya.

SAFEnet meminta agar Polda Sulawesi Tenggara menghentikan penyelidikan laporan 2 jurnalis Sultra terkait pemberitaan. Pelapor dan polisi harus menempuh mediasi di Dewan Pers.

Pelaporan 2 jurnalis asal Sulawesi Tenggara ke polisi dengan pasal karet UU ITE mengancam kebebasan pers.