Indeks Kekerasan Aparat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas personel yang melanggar aturan saat bertugas.

Polri ingin menjaga komitmennya dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan HAM & ajak masyarakat aktif dalam mengawasi kinerja kepolisian

Sejumlah anggota TNI dari Bataliyon Infanteri Raider 755/Yalet Kostrad dituntut rendah dalam penyerangan yang menewaskan tiga anggota polisi di Papua.

Pelanggaran hukum oleh polisi terjadi di berbagai daerah dan telah menghambat pemenuhan hak asasi manusia.

Pelanggaran hukum oleh polisi meningkat selama pandemi akibat adanya pelarangan demonstrasi dengan dalih pencegahan COVID-19.

Kepala Staf TNI AU mencopot Komandan Pangkalan Udara dan Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Merauke terkait kekerasan anggota mereka kepada warga Papua.

Kekerasan terhadap warga difabel Papua oleh TNI AU di Merauke menuai kecaman. Sejumlah pihak mendorong agar kasusnya dibawa ke pengadilan.

LBH Papua menyatakan tindakan tegas diperlukan agar aparat keamanan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga sipil.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menilai tindakan dua anggota Pomau itu eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku.

KSAU Fadjar Prasetyo berjanji akan menindak tegas dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap warga Papua.

Kontras mencatat periode April 2020-Januari 2021 ada 17 peristiwa kekerasan selama pandemi oleh Polri, TNI, Satpol PP, dan Satgas Gabungan.

Penembakan Devis Misanov, petani sawit Aceh oleh seorang anggota TNI diduga sebagai kasus percobaan pembunuhan alih-alih dianggap kasus penganiayaan biasa.

Per 18 Maret 2021, menurut LaporCovid, ada sedikitnya 3.443 tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia belum menerima insentif.

Salah satu bentuk alat represi baru: pembentukan virtual police yang menyasar kepada mereka yang aktif mengkritisi pemerintah bukan tindak kriminal.

Selama dua jam disekap, Nurhadi disiksa, diancam akan disetrum hingga berencana dibuang ke laut.

Terjadi lagi pembunuhan di Papua. Kali ini menimpa tiga bersaudara Bagau. Aparat sebut mereka OPM, tapi OPM sendiri tak mengakui.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan terkait pencabutan larangan menyiarkan tindakan kekerasan dan arogansi aparat kepolisian.

Sebuah surat telegram dari Kapolri dikrtik karena dianggap mengekang pers. Surat tersebut hanya berusia satu hari.

Polri mengakui aturan internal yang dibuat multitafsir terutama pada poin larangan media meliput yang memicu kritik keras hari ini.

AJI menilai semestinya kepolisian memastikan para anggotanya tidak melakukan kekerasan, bukan 'memoles' kegiatan polisi menjadi humanis.