Indeks Kekerasan Aparat

Setelah insiden Santa Cruz, pemerintah Orde Baru sibuk membuat bantahan-bantahan yang disiarkan lewat surat kabar.

Ma'ruf Amin bakal mengutamakan peningkatan kualitas SDM untuk percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Akibat peristiwa itu, 13 demonstran ditangkap dan ditahan di Polsek Abepura sementara 5 orang luka karena diduga ditembak.

Polisi berdalih tindakannya selama ini berdasar aturan hukum dan undang-undang.

Mayoritas responden survei Indikator menyatakan Indonesia menjadi kurang demokrasi.

Kekerasan berulang terus terjadi oleh aparat terhadap warga korban konflik lahan adat Pubabu-Besipae, NTT.

Para demonstran tolak UU Ciptaker dinyatakan hilang oleh kelompoknya. Mereka ditangkapi polisi dan mendapat represi.

Polisi mengklaim penanganan demonstran sesuai dengan standar operasional prosedur.

Warga kulit hitam rentan dikriminalisasi polisi AS. Contoh rasisme sistematis.

Jejak represi TNI dan Polri di Papua sangat panjang. Baru-baru ini mereka saling adu tembak. Tiga polisi meninggal.

Seharusnya laporan Komnas HAM itu menjadi rujukan apakah satu peristiwa terdapat pelanggaran HAM atau tidak.

Lutfhi divonis melanggar Pasal 218 KUHP; dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali, saat ada kerumunan.

DPR mengkritik polisi yang kerap merepresi sipil.

Protes sepanjang tahun ini direpresi oleh aparat keamanan Indonesia dengan dalih demi "menjaga stabilitas negara."

Kelimanya diberi sanksi berupa penempatan di tempat khusus selama 21 hari dan penundaan kenaikan pangkat.

Puluhan polisi diperiksa Divisi Propam Polda Jabar terkait kekerasan saat penggusuran di Tamansari, Bandung.

Bandung disebut Kota Peduli HAM. Tapi di sana ada penggusuran yang bahkan tak mengindahkan hukum. Predikat mereka pun digugat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menuntut Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya.

Muka AT membiru, lebam, dahinya ditutupi perban, dan susah berjalan. Ia ditolak BRSAMPK Handayani. Sedangkan RS Polri menyatakan, AT hanya menderita demam.

Amnesty International dan Kontras mengkritik Polri terkait tidak ada sanksi pidana bagi terduga pelaku anggota Polri yang terlibat kematian mahasiswa yang berdemo September lalu.