Indeks Kekerasan Aparat

Dari 4.464 akun medsos, 179 di antaranya terkait kasus hoaks dan 104 soal Corona. Sementara 104 orang resmi ditetapkan tersangka dalam kejahatan siber. 

Kepolisian gabungan di Papua Barat menangkap massa yang memperingati HUT West Papua New Guinea National Congress, 29 di Mnokwari, 7 orang di Sorong

Sebelas personel TNI AD Batalyon Perbekalan Angkutan 4/Air yang menganiaya Jusni (24) divonis bersalah.

Komnas HAM meminta agar pemerintah memenuhi hak atas kesehatan warga Indonesia di masa pandemi COVID-19.

Perlakuan aparat berbeda saat menangani massa penolak Cipta Kerja dan penjemput Rizieq Shihab.

Setelah insiden Santa Cruz, pemerintah Orde Baru sibuk membuat bantahan-bantahan yang disiarkan lewat surat kabar.

Ma'ruf Amin bakal mengutamakan peningkatan kualitas SDM untuk percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Akibat peristiwa itu, 13 demonstran ditangkap dan ditahan di Polsek Abepura sementara 5 orang luka karena diduga ditembak.

Polisi berdalih tindakannya selama ini berdasar aturan hukum dan undang-undang.

Mayoritas responden survei Indikator menyatakan Indonesia menjadi kurang demokrasi.

Kekerasan berulang terus terjadi oleh aparat terhadap warga korban konflik lahan adat Pubabu-Besipae, NTT.

Para demonstran tolak UU Ciptaker dinyatakan hilang oleh kelompoknya. Mereka ditangkapi polisi dan mendapat represi.

Polisi mengklaim penanganan demonstran sesuai dengan standar operasional prosedur.

Warga kulit hitam rentan dikriminalisasi polisi AS. Contoh rasisme sistematis.

Jejak represi TNI dan Polri di Papua sangat panjang. Baru-baru ini mereka saling adu tembak. Tiga polisi meninggal.

Seharusnya laporan Komnas HAM itu menjadi rujukan apakah satu peristiwa terdapat pelanggaran HAM atau tidak.

Lutfhi divonis melanggar Pasal 218 KUHP; dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali, saat ada kerumunan.

DPR mengkritik polisi yang kerap merepresi sipil.

Protes sepanjang tahun ini direpresi oleh aparat keamanan Indonesia dengan dalih demi "menjaga stabilitas negara."

Kelimanya diberi sanksi berupa penempatan di tempat khusus selama 21 hari dan penundaan kenaikan pangkat.