Indeks Kekerasan Aparat

Amnesty & MRP mendesak penghentian kekerasan dan diskriminasi oleh aparat penegak hukum terhadap Orang Asli Papua (OAP).

Jokowi tak berhenti meminta segala penindakan kepolisian harus dengan pendekatan humanis dan menjunjung hak asasi manusia.

IPW mengingatkan Polri bukanlah penguasa, melainkan abdi negara yang mempunyai tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Pelanggaran tersebut menurut temuan KontraS didominasi oleh penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus.

Anggota polisi Polres Rokan Hulu terlihat menjatuhkan pria dari atas sebuah truk saat berdemonstrasi di depan PT Karya Samo Mas (KSM).

PBNU mengkritik pemerintah lantaran mengerahkan aparat untuk mengepung, menyerbu dan menangkap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Polri dikritik habis di media sosial. Tapi mengapa menurut survei tingkat kepercayaan mereka sampai hari ini terbilang tinggi?

Peringatan Hari HAM 10 Desember 2021, kekerasan aparat masih menjadi catatan penting situasi hak asasi manusia di Indonesia.

TPNPB-OPM hanya mau berunding dengan level menteri di bawah Presiden Joko Widodo.

Video penganiayaan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar terhadap anak buahnya viral di media sosial.

Briptu A terbukti melakukan tindakan di luar prosedur dengan memukul kepala mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPRD NTB dengan pentungan.

Menjadi benar tidak cukup untuk lolos dari jerat hukum dan mendapat keadilan dari Polri. Kasus harus menjadi viral agar ada desakan dari publik.

Polri ingin menjaga komitmennya dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan HAM & ajak masyarakat aktif dalam mengawasi kinerja kepolisian

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas personel yang melanggar aturan saat bertugas.

Sejumlah anggota TNI dari Bataliyon Infanteri Raider 755/Yalet Kostrad dituntut rendah dalam penyerangan yang menewaskan tiga anggota polisi di Papua.

Pelanggaran hukum oleh polisi terjadi di berbagai daerah dan telah menghambat pemenuhan hak asasi manusia.

Pelanggaran hukum oleh polisi meningkat selama pandemi akibat adanya pelarangan demonstrasi dengan dalih pencegahan COVID-19.

Kepala Staf TNI AU mencopot Komandan Pangkalan Udara dan Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Merauke terkait kekerasan anggota mereka kepada warga Papua.

LBH Papua menyatakan tindakan tegas diperlukan agar aparat keamanan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga sipil.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menilai tindakan dua anggota Pomau itu eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku.