Indeks Kekerasan

Terselenggaranya “pernikahan resmi” antara Reni dan laki-laki Tiongkok mengindikasikan kasus-kasus seperti ini melibatkan negara.

ABH juga aktif dalam sebuah komunitas di media sosial yang memiliki kesamaan dalam hal kekaguman terhadap aksi kekerasan.

Surat edaran Dedi Mulyadi melarang hukuman fisik di sekolah. Tantangannya, mengubah tradisi lama jadi disiplin yang mendidik.

Fasilitas kesehatan wajib menerapkan protokol keamanan yang ketat. Termasuk CCTV terintegrasi dan petugas keamanan yang terlatih.

AI, sama seperti lingkungan digital lainnya didesain tidak ramah terhadap perempuan dan bahkan membahayakan hidup perempuan.

Tersangka yang di bawah umur itu tak mendapat restorative justice karena keluarga korban ojol bernama Rusdamdiansyah itu ingin proses hukum tetap berjalan.

Dalam catatan riset dan sejarah, narasi protes damai kerap dimanfaatkan otoritarianisme yang beradaptasi dengan cara meniru praktik-praktik demokrasi.

Catatan KontraS Sumut, terdapat 14 perkara kekerasan oknum TNI terhadap warga sipil di Sumut sejak 2023 lalu. Hanya empat yang sampai ke pengadilan.

Presiden kemudian mengingatkan para komandan satuan itu untuk memperlakukan prajurit-prajurit anggotanya masing-masing sebagaimana anak kandung sendiri.

Kekerasan punya akar biologis dan evolusioner. Namun, manusia juga dibentuk oleh produk-produk kultural yang akhirnya menjinakkan tendensi kebinatangan. 

Peristiwa ini dinilai sudah terencana secara sistematis. Beberapa pihak membandingkan dengan teror terhadap media Tempo pada Maret lalu.

Aturan perlindungan guru sebenarnya telah tercantum di antaranya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.

Kasus dugaan kekerasan yang melibatkan salah satu guru Madrasah Diniyah di Desa Jatirejo, Kabupaten Demak, sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Seorang Kepala Puskesmas di Sulawesi Barat diduga jadi korban salah tangkap polisi saat eksekusi lahan. Ia alami luka parah dan kini dirawat di ICU.

Femisida di Indonesia meningkat, tapi belum diakui hukum. Negara dinilai abai, aparat minim perspektif gender, dan perlindungan korban masih lemah.

Korban ditemukan tanpa identitas. Hasil visum menunjukkan adanya indikasi kekerasan. Luka-luka ditemukan pada bagian wajah dan kepala korban.

"Akan ada tafsir tunggal yang diberikan oleh negara, pemerintah, terhadap sejarah kita. Dan itu yang membuat kita merasa perlu untuk mempersoalkannya."

Jika kasus pembacokan jajaran Kejaksaan ini tak ditindaklanjuti serius, ada potensi kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Untuk mengembalikan fungsi ormas ke tujuan awalnya, perlu ada pengetatan regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Ormas, dan penegakan hukum yang konsisten.

Ketika kekerasan terhadap jurnalis terus berulang, wajar kalau jurnalis punya ketakutan untuk mengungkap kasus besar. Informasi untuk publik jadi terbatas.