Indeks Kejaksaan Agung

Ombudsman memberi catatan terkait banyaknya laporan dari masyarakat terkait persoalan kinerja Kejaksaan RI.

Kejaksaan Agung menyatakan belum membentuk Satgas Khusus yang bertugas memantau dan merazia buku-buku bertema komunisme dan radikalisme. 

Menurut Neta, sampai saat ini belum ada larangan anggota Polri menjadi komisioner atau pimpinan KPK.

Kelima nama jaksa tersebut dipilih setelah diseleksi tim internal Kejaksaan Agung.

Pencopotan dilakukan karena mereka terbukti melanggar kode etik serta untuk mempermudah pemeriksaan di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

M Prasetyo memastikan ada dua orang jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK.

Prasetyo mengatakan dua jaksa yang ditangkap bernama Yuniar dan Yadi.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala menyoroti pemenuhan kebutuhan makanan bagi tahanan saat melakukan sidak ke rutan Kejaksaan Agung.

Proses seleksi ini sekaligus menampik tudingan KPK tengah melakukan bersih-bersih dari penyidik yang berasal dari Polri.

LPS dan JAMDATUN Kejaksaan Agung RI memperpanjang kerjasama penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan berkas perkara Joko Driyono lengkap alias P-21 pada Kamis (4/4/2019).

Kejaksaan Agung menilai tiga berkas perkara kasus pengaturan skor dengan empat tersangka sudah lengkap atau P21. 

Komisi III DPR merespons naiknya anak Jaksa Agung M. Prasetyo, yakni Bayu Adhinugroho Arianto yang mendapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Jaksa Agung, M Prasetyo diminta terbuka menjelaskan terkait isu mempromosikan anaknya, Bayu Adhinugroho Arianto yang dipromosikan menjadi Kajari Jakarta Barat.

Bayu Adhinugroho Arianto, anak Jaksa Agung, dipromosikan jadi Kajari Jakarta Barat. Dalam 4 tahun, ia empat kali mendapat rotasi jabatan.

ICW meminta jaksa yang mengurusi kasus mafia bola untuk keluar dari Komite Adhoc Integritas PSSI karena mungkin akan memunculkan konflik kepentingan. 

"Kejaksaan Agung pasti berpikir dua kali untuk bermain-main dalam perkara ini."

Kejaksaan Agung berencana mengembalikan berkas laporan penyelidikan kasus pembunuhan dukun santet kepada Komnas HAM. 

KontraS mendesak Kejaksaan Agung segera mengembangkan laporan Komnas HAM soal kasus pembunuhan dukun santet yang terjadi di Jawa Timur pada 1998-1999.

Kejagung masih menunggu proses eksekusi aset dalam pencucian uang bos First Travel, waktu eksekusi dilakukan berdasarkan keputusan negara setelah kasus inkrah.