Indeks Kebijakan Ekonomi

Prabowo bertekad untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuat kebijakan yang melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Indonesia akan menghadapi tantangan ekonomi ke depan yang berasal dari global. Mulai dari kebijakan negara maju hingga munculnya digital teknologi.

Kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbagi menjadi dua, yakni kebijakan ekonomi mikro dan kebijakan ekonomi makro.

Presiden Jokowi menyambut baik kebijakan travel corridor RI-China yang telah disepakati untuk bisa dijalankan selama pandemi COVID-19.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyatakan sepakat dengan Presiden Jokowi untuk melarang kebijakan strategis buat menteri-menterinya.

Prabowo dinilai terkesan berhati-hati mengkritik Jokowi sehingga justru menyalahkan presiden-presiden sebelumnya saat menyoroti kesalahan arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Sebanyak 18 kawasan industri di luar Jawa, yang ditargetkan beroperasi pada kuartal III tahun 2019, berpotensi menarik investasi senilai Rp250 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Sri Mulyani mengakui pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan populis. Tapi, dia menegaskan kebijakan populis tidak salah asal stabilitas perekonomian tetap terjaga. 

Paket kebijakan ekonomi jilid XVI untuk membidik investasi asing, memangkas impor, meningkatkan ekspor, memperkecil CAD hingga stabilitas rupiah terjaga.

Ketua Umum Apindo mengungkapkan penilaiannya terhadap aspek positif dan negatif dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Apindo meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Kebingungan yang berkembang di kalangan pengusaha cukup membuat khawatir.

Prabowo mempertanyakan sikap pemerintah terkait kebijakan pelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI). 

Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, rencana pemerintah merelaksasi DNI dan membuka kesempatan investor asing menguasai sejumlah sektor usaha dikritik oleh Prabowo.

Menurut Darmin, target tersebut bisa dicapai setelah paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid XVI sudah berjalan normal.

Pemerintah akan merevisi PMK Nomor 35 tahun 2018 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 setelah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI.

Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong investasi dan menekan defisit transaksi berjalan.

"Di negara lain orang lebih suka ngomong populis aja, jangan ngomong utang deh," ujar Sri Mulyani.

Paket kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sinergi antar kementerian dan lembaga terkait.