Indeks Kebijakan Ekonomi

Pemerintah akan merevisi PMK Nomor 35 tahun 2018 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 setelah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI.

Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong investasi dan menekan defisit transaksi berjalan.

"Di negara lain orang lebih suka ngomong populis aja, jangan ngomong utang deh," ujar Sri Mulyani.

Paket kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sinergi antar kementerian dan lembaga terkait.

Apindo mengkritik masih lemahnya koordinasi di internal pemerintah dalam perumusan sejumlah kebijakan ekonomi.

Kebijakan yang telah digulirkan pemerintah pada awal tahun akan dapat terealisasikan pada semester II 2018 untuk mengendalikan defisit anggaran.

Keputusan Arab Saudi membuka peran perempuan untuk bekerja di sektor swasta atau membuka usaha sendiri ini dinilai bersejarah.

Kebijakan ekonomi di era Jokowi-JK yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dianggap belum bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

Laporan Joseph Rowntree Foundation (JRF) mengungkapkan sekitar 22 persen dari populasi penduduk Inggris masuk kategori miskin.

Sri Mulyani mengaku akan terus memantau perubahan kebijakan reformasi pajak global yang dilakukan oleh Donald Trump.

Menurut Jokowi 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang dijalankan sejak tahun 2015 juga telah menunjukkan hasil.

Beberapa komoditas pangan memiliki andil inflasi besar, salah satunya cabai merah sebesar 0,35 persen.

Pemerintah mulai menyusun rencana kerja tahun 2018 dengan mensinergikan rencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Presiden Joko Widodo khawatir realisasi laju inflasi pada 2017 akan lebih besar dibanding 2016 yang mencapai 3,02 persen.

Bank Indonesia akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

Kebijakan baru terkait pengelolaan dividen yang disetorkan korporasi kepada pemegang saham untuk perkuat kerangka makroprudensial di tengah semakin kecilnya ruang pelonggaran moneter akan segera dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Laju inflasi Januari 2017 tercatat sebesar 0,97 persen dipengaruhi oleh harga diatur pemerintah (administered price) seperti kenaikan biaya administrasi STNK maupun penyesuaian tarif listrik.

Kombinasi kebijakan seperti pembenahan infrastruktur, deregulasi, sumber daya manusia, fiskal, dan kebijakan sektor yang dicanangkan pemerintah bisa memperkuat kinerja perekonomian pada 2017 dan tumbuh melebihi potensinya.

IMF memuji langkah Presiden Jokowi dalam mereformasi kebijakan ekonomi. Pengurangan subsidi BBM dinilai telah memberikan ruang fiskal bagi pertumbuhan infrastruktur dan pelayanan publik.

Indonesia kini tengah memasuki jendela reformasi ekonomi melalui deregulasi dan paket-paket ekonomi yang arahnya adalah reformasi struktural. Konsistensi kebijakan reformasi ekonomi diperlukan untuk menarik minat investor.