50,8% Responden Tak Puas dengan Kesejahteraan Ekonomi Era Jokowi

Oleh: M. Ahsan Ridhoi - 15 Februari 2018
Dibaca Normal 1 menit
Kebijakan ekonomi di era Jokowi-JK yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dianggap belum bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
tirto.id - Hasil survei internal Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) terhadap 502 responden mendapatkan hasil 50,8 persen tidak puas dengan kesejahteraan ekonomi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Berly Martawardaya, Ketua Policy Centre ILUNI UI, menyatakan tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi di era Jokowi-JK yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur belum mampu dirasakan langsung oleh rakyat.

"Infrastruktur masih seperti gincu. Terlihat tapi tidak terasa," kata Berly di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2018).

Hal ini, kata Berly, juga ditunjukkan dengan naiknya harga bahan pokok di era Jokowi-JK yang tinggi dan kebijakan impor beras yang menurutnya merugikan petani dalam negeri.

Ketidakpuasan tersebut, seperti yang disampaikan Berly, dalam survei ini juga berbanding lurus dengan responden yang tidak yakin pemerintahan Jokowi-JK akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sampai tahun 2019, yakni sebesar 47,4%.

"Hanya ada 36,6% yang yakin. Angka yang cukup lumayan jauh dari yang tidak yakin," kata Berly.

Dalam hal ini, kata Berly, pemerintahan Jokowi-JK harus membenahi kebijakan perekonomian dengan program-program yang lebih dapat dirasakan rakyat.

"Mengembalikan deindustrialisasi, penguatan UKM, pertanian serta jaminan sosial sebagai prioritas pembangunan," kata Berly.

Menanggapi hal ini, Darmawan Prasodjo, Deputi I Kantor Staf Presiden menyatakan fokus pemerintahan Jokowi-JK dalam pembangunan infrastruktur adalah langkah untuk pemerataan akses ekonomi rakyat.

Darmawan pun membantah bila pemerintahan Jokowi-JK tidak memperhatikan program-program yang langsung menyasar kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK menambah alokasi APBN untuk yang langsung dirasakan rakyat, seperti pendidikan.

"Pendidikan dibandingkan dengan awal tahun 2014 yaitu sekitar 341 T sekarang naik jadi 441 T, naik 25 persen," kata Darmawan, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2018).

Sebagai catatan, survei ILUNI UI mengambil margin error sebesar 4,3% dan dilakukan secara online secara random.



Baca juga artikel terkait KINERJA JOKOWI-JK atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yuliana Ratnasari