Indeks Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan telah mengakibatkan penyakit di masyarakat, meningkatkan biaya hidup, serta mengganggu sejumlah aktivitas.

BMKG menyatakan ada sebanyak 1.211 titik panas "mengepung" wilayah Sumatera, Gubernur Riau Syamsuar justru mengajak warganya untuk salat berjamaah di tengah kabut asap.

Pemerintah didesak untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan di Jambi dan memberikan rumah aman bagi kelompok rentan.

Menteri LHK Siti Nurbaya meminta Malaysia bersikap objektif melihat persoalan kabut asap di wilayah udara Malaysia dan tidak asal protes dengan menutupi informasi.

Pemkot melakukan antisipasi untuk melindungi warga dari bahaya asap, karena kualitas udara masuk kategori berbahaya.

Kemenkes menyatakan sebanyak 9.630 warga dari 12 kabupaten/kota di Riau menderita ISPA akibat terdampak karhutla. 

Polri memastikan mengevaluasi secara rutin penanganan karhutla di sejumlah provinsi. Evaluasi itu untuk memastikan kecukupan tenaga dan sarana dalam penanganan karhutla. 

Polisi mencari keterkaitan antara 23 terduga pelaku karhutla dengan pihak korporasi.

Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terjadi di sebagian wilayah Sumatera, Selasa (7/8/2019).

Polri siap melaksanakan perintah Presiden Jokowi untuk mencopot jabatan Kapolda dan Kapolres setempat jika tidak mampu mengatasi karhutla di daerah mereka.

Warga Pekanbaru mengeluhkan dampak asap karhutla yang mulai mengganggu aktivitas dan kesehatan.

Enam provinsi itu adalah Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi. 

Presiden Jokowi divonis melawan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. 

Moeldoko menyatakan pemerintah RI tidak ingin dianggal gagal mengatasi karhutla oleh negara lain.

Walhi mencatat 25 titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini muncul di Kalimantan Tengah. Kondisi itu membuat kualitas udara di provinsi tersebut semakin memburuk.

Walhi mendesak Presiden Jokowi segera memulihkan kondisi korban bencana karhutla di Kalimantan Tengah.

Kuasa hukum penggugat Karhutla Kalimantan Tengah menegaskan, Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pemerintah tidak bisa menghentikan eksekusi putusan kasasi MA.

Pihak penggugat karhutla Kalimantan Tengah meminta Presiden Jokowi dan pihak pemerintah taat hukum dengan mematuhi putusan hakim PN Palangkaraya.

Pemerintah akan mengajukan PK terhadap putusan MA yang menyatakan Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat negara melawan hukum dalam kasus karhutla di Kalteng. 

Mahkamah Agung akan segera mengirim putusan kasasi, yang memvonis Presiden Jokowi dkk melawan hukum dalam kasus karhutla di Kalimantan Tengah, ke PN Palangkaraya.