Indeks Kasus Terorisme

Joko Sugito selaku amir JAD Kalimantan mengakui pernah mengirim uang sesuai perintah JAD pusat, menggunakan infak di masjid.

Jaksa menyebut JAD sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam sejumlah aksi teror.

"Mereka ada indikasi ada terkait dengan ISIS,” kata Setyo

Hingga saat ini, Polri telah menangkap sebanyak 270 terduga teroris, sejak kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob 8 Mei 2018 lalu.

Ali Fauzi berpendapat, kelompok JAD akan tetap melakukan aksi teror meskipun Aman Abdurrahman sebagai pemimpinnya telah divonis mati.

Densus 88 sudah mengantisipasi bangkitnya gerakan teroris setelah Aman Abdurrahman divonis hukuman mati.

Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada pemimpin Jamaah Ansharut Daulah, Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

Pelarangan membawa alat perekam bagi media online dalam sidanga Aman Abdurrahman bukan bagian dari surat edaran KPI.

Terdakwa teroris Aman Abdurrahman divonis hukuman mati oleh hakim PN Jaksel sesuai tuntutan jaksa.

"Itu kita lakukan pengamanan, termasuk sniper juga kita tempatkan di luar, untuk mengamati gerak-gerik orang yang mungkin mencurigakan," kata Indra.

"Tidak ada siaran langsung live, termasuk live di HP juga."

Dari pantauan Tirto, hingga pukul 08.10 WIB, puluhan personel terlihat berjaga di depan Jalan Ampera Raya, Jakarta.

Aman sudah siap menjalani vonis, Jumat besok. Dia bahkan mempersilakan majelis hakim untuk menghukum mati dirinya.

Polisi melarang kamerawan masuk untuk menyiarkan secara langsung sidang vonis Aman.

Aman Abdurrahman sudah siap mendengarkan putusan vonis dari majelis hakim.

Polri belum merinci jumlah teroris yang ditangkap.

Potensi masalah terdapat sejak pasal pertama. Masalah motif dalam definisi menjadi soal lantaran bisa menyasar pihak mana pun yang kritis terhadap pemerintah.

Aman Abdurrahman mengaku pernah mendapat pertanyaan soal peluang ditawari bebas seandainya mau berkompromi.

Prasetyo sudah memperkirakan bahwa Aman Abdurrahman akan menyampaikan pleidoi seperti itu.

"Tentu pembuatan Perpres ini melibatkan beberapa stakeholder, yang pasti Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Panglima TNI, Polri, BNPT," ujar Yasonna.