Indeks Kasus Suap Kuota Impor Gula

Jaksa penuntut umum KPK mengungkap transkrip rekaman pembicaraan antara mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dengan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti untuk membicarakan perusahaan distributor gula impor di Sumatera Barat.

Dirut Bulog menyampaikan bahwa dirinya mengakui kewibawaan Irman saat dirinya dihubungi guna meminta CV Semesta Berjaya menjadi distributor gula impor di Sumatera Barat.

Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Irman menyebut KPK genit dalam melakukan pemberantasan korupsi dan mirip toko kelontong yang menjual segala hal.

Proses praperadilan Irman Gusman dianggap tidak mempengaruhi Badan Kehormatan untuk memberhentikannya dari posisi Ketua DPD. Sementara itu, sejumlah pengganti pun tengah disiapkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman dan istrinya Liesyana Rizal Gusman untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan kuota gula impor untuk Sumatera Barat, Rabu (5/10/2016).

Tersangka kasus suap kuota impor gula, Irman Gusman mengungkapkan hubungannya dengan Memi, istri terduga suap Xaveriandy Sutanto. Pada kesempatan itu pula Irman membantah mendapat tambahan distribusi gula impor dari Xaveriandy.

Irman Gusman akan menghadapi praperadilan dengan bukti-bukti yang telah disusun. KPK pun menyatakan siap meladeni praperadilan itu.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memastikan jika Tim 10 yang dibentuk untuk mengkaji permasalahan terkait kasus Irman Gusman tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang dijalani Irman.

Pengamat menilai penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan mencederai kepercayaan publik terhadap DPD jika Irman tidak segera dicopot dari kursi ketua.

Irman Gusman dan pengacaranya telah resmi mengajukan praperadilan terkait penetapan Ketua DPD itu sebagai tersangka kuota impor gula. Menghadapi praperadilan, pihak Irman Gusman telah memiliki cukup bukti.

KPK menyatakan bahwa Farizal telah menerima uang sebesar Rp365 juta dalam empat kali penyerahan dari terdakwa Xaveriandy Susanto, sedangkan Irman Gusman diduga telah menerima Rp100 juta.

Sejumlah anggota DPD berencana mengajukan permohonan agar Ketua DPD Irman Gusman ditangguhkan penahanannya. Namun, KPK menyatakan selama ini tidak ada tersangka korupsi dalam OTT yang dikabulkan permohonan penangguhannya.

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi "menurunkan" Irman Gusman dari atas kursi Ketua DPD RI setelah ia ditetapkan sebagai tersangka suap dalam kasus kuota impor gula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sejumlah pejabat negara disinyalir mencari keuntungan pribadi dari perizinan kuota impor gula. Total fee yang yang bisa dibagi-bagi tak kurang dari Rp3,5 triliun hingga Rp4,5 Triliun.

Pengacara Irman Gusman, Tommy Singgih menilai ada sejumlah kejanggalan terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu. Menurutnya uang senilai Rp100 juta terlalu kecil buat Irman.

Irman Gusman selaku Ketua DPD RI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap senilai Rp100 juta. Ketua DPD dua periode ini tercatat memiliki harta senilai lebih dari Rp32 miliar.

Wakil dan anggota DPD RI mengaku tak terpengaruh dengan penetapan tersangka Irman Gusman dalam kasus suap kuota impor gula untuk Sumatera Barat. DPD berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mengaitkan kasus itu dengan keberadaan dan kelembagaan DPD.