Indeks Kasus Suap

KPK menggali aliran dana Summarecon Agung ke Haryaudi Suyuti melalui pemeriksaan tiga orang saksi.

Perpanjangan penahanan terhadap tersangka dilakukan mulai 12 Juli sampai 10 Agustus 2022 atau 40 hari ke depan.

Ada empat orang penyuap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi yang dijebloskan ke penjara khusus koruptor.

KPK menduga koruptor Rachmat Yasin ikut mengondisikan pemulusan laporan keuangan Pemkab Bogor yang melibatkan adiknya, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

Haryadi Suyuti diduga memberikan arahan kepada Summarecon Agung terkait penerbitan IMB apartemen.

Dugaan suap pemulusan dana PEN di Kolaka Timur adalah hasil pengembangan kasus yang menjerat Andi Merya Nur.

KPK menduga PT Summarecon Agung menggunakan nama perusahaan lain saat melakukan pengajuan IMB apartemen di Yogyakarta.

Koalisi masyarakat sipil menilai rangkaian putusan terhadap Samin Tan dapat berakhir menyesatkan.

Eks Bupati Tabanan diduga menyuap eks pejabat Kemenkeu demi memuluskan proses pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tabanan pada 2018.

KPK menggeledah rumah tersangka pemberi suap eks Wali Kota Jogja dan menemukan dokumen perizinan pendirian apartemen.

Saat ini KPK tengah mendalami dugaan aliran dana yang digunakan untuk mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah, Papua.

Abdul Gafur dinilai menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp5.700.000.000.

Barang bukti yang didapatkan KPK dari penggeledahan akan dianalisa dan kemudian disita untuk melengkapi berkas perkara dari para tersangka.

KPK hanya melakukan penyegelan ruang kerja wali kota Yogyakarta. Tak ada pejabat di lingkungan Balai Kota yang diperiksa oleh tim penindakan.

KPK masih menghitung uang dolar AS yang disita dari OTT mantan Wali Kota Yogyakarta Haryudi Suyuti.

Novel menilai pimpinan KPK diindikasikan tak serius menangani kasus yang menyeret Harun Masiku, sehingga dia masih menjadi buronan hingga kini.

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap izin mendirikan minimarket di Kota Ambon dengan tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

KPK memiliki waktu 1x24 jam sebelum menentukan status hukum Bupati Bogor Ade Yasin.

Jika tak ditangkap KPK, Bupati Bogor Ade Yasin semestinya menghadiri kegiatan dengan Kedutaan Besar Hungaria di Cisarua.

PPP sebut akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK saat ini.