Indeks Kasus Suap

Saksi yang merupakan sales penjual mobil Yeni Pratiwi mengungkapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari membeli 1 unit mobil BMW X5 karena baru memenangkan kasus.

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna diduga menerima uang sebanyak lima kali dengan total Rp1, 661 miliar dari yang dijanjikan Rp3,2 miliar.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengaku tidak pernah memberikan uang kepada advokat Anita Kolopaking sebagai success fee untuk mengurus PK Djoko Tjandra.

Pengusaha Andi Irfan Jaya didakwa membantu Djoko Tjandra menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,28 miliar).

Menurut ICW, perjamuan Kepala Kejari Jaksel terhadap dua tersangka suap kasus surat jalan Djoko Tjandramencoreng kehormatan jaksa.

Burhanuddin mengaku pernah bertemu dengan salah satu tersangka kasus Djoko Tjandra, Irfan Jaya, saat masih menjabat sebagai Kajati Sulawesi Selatan.

Pinangki didakwa tiga pasal berlapis dalam kasus Djoko Tjandra, mulai dari penerimaan suap 500 ribu dolar AS hingga pencucian uang.

Bareskrim Polri menyerahkan kembali dokumen perkara surat jalan palsu Djoko Tjandra cs usai melengkapi kekurangan syarat formal dan material ke JPU.

Raden Brotoseno mendapat remisi dan akhirnya bebas bersyarat pada Februari 2020. Namun pembebasan ini dianggap problematik.

Kongkalikong antara Jaksa Pinangki dengan terpidana Djoko Tjandra membuktikan mufakat jahat antara aparat dengan penjahat masih langgeng terjadi.

Jaksa Pinangki jalani pemeriksaan lanjutan oleh jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung, Jumat (4/9/2020).

Brotoseno telah bebas bersyarat sejak 15 Februari 2020 dengan pertimbangan telah bersedia membantu dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Kejagung menyebutkan ada dugaan tindak pencucian uang oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus Djoko Tjandra.

Penyidik masih menelusuri jumlah pasti suap yang diterima Pinangki.

MA membebaskan penahanan Romahurmuziy pada Rabu (29/4/2020) mengikuti putusan banding yang dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kasus korupsi berjenis suap mendominasi dari 36 kasus yang dihentikan KPK di awal kepemimpinan Firli Bahuri.

Nurhadi cs diduga mendapat proteksi yang mewah sehingga tak dapat disentuh KPK.

Pelakuk akan dijerat pasal 221 KUHP yang mengatur keikutsertaan menyembunyikan pelaku pidana.

KPK menyerahkan barang bukti dan tiga tersangka ke jaksa penuntut.

Uang senilai Rp4,9 miliar diterima Imam Nahrawi melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum sebanyak 38 kali pembayaran.