Indeks Kasus Suap

KPK membenarkan telah menerima laporan dugaan upaya suap oleh Ferdy Sambo terkait perkara kematian Brigadir J.

Sugeng mendesak KPK mendalami dugaan instruksi pembelian beras yang dikeluarkan Bupati Pemalang. IPW curiga hal tersebut untuk melancarkan bisnis keluarga.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung ke Pemalang usai sang bupati ditangkap KPK.

KPK menduga sejumlah aset milik Ricky Ham Pagawak didapatkan dari uang hasil korupsi yang ia terima.

Dalam waktu 14 hari kerja, tim jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Oon Nusihono ke Pengadilan Tipikor.

Presenter televisi Brigita Manohara dipanggil sebagai saksi oleh KPK terkait perkara di Mamberamo Tengah pada Senin 25 Juli 2022.

KPK menyebut telah mempunyai lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka.

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak diminta bersikap kesatria. Kabur tak akan menyelesaikan masalah.

KPK mengajukan pencekalan Bupati Mamberamo Tengah sejak Juni 2022 hingga 6 bulan ke depan. Apabila diperlukan masa pencegahan bisa diperpanjang.

KPK mengingatkan pihak yang membantu pelarian Bupati Mamberamo Tengah akan dijerat dengan pidana.

Anggota Polri yang menjabat sebagai pengawal Bupati Mamberamo Tengah sudah ditahan Propam guna penyidikan lebih lanjut.

Enam saksi kasus izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, tidak menghadiri panggilan penyidik KPK.

KPK menggali aliran dana Summarecon Agung ke Haryaudi Suyuti melalui pemeriksaan tiga orang saksi.

Perpanjangan penahanan terhadap tersangka dilakukan mulai 12 Juli sampai 10 Agustus 2022 atau 40 hari ke depan.

Ada empat orang penyuap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi yang dijebloskan ke penjara khusus koruptor.

KPK menduga koruptor Rachmat Yasin ikut mengondisikan pemulusan laporan keuangan Pemkab Bogor yang melibatkan adiknya, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

Haryadi Suyuti diduga memberikan arahan kepada Summarecon Agung terkait penerbitan IMB apartemen.

Dugaan suap pemulusan dana PEN di Kolaka Timur adalah hasil pengembangan kasus yang menjerat Andi Merya Nur.

KPK menduga PT Summarecon Agung menggunakan nama perusahaan lain saat melakukan pengajuan IMB apartemen di Yogyakarta.

Koalisi masyarakat sipil menilai rangkaian putusan terhadap Samin Tan dapat berakhir menyesatkan.