Indeks Kasus Suap

Pihak TNI menetapkan pejabat Bakamla yakni Bambang Udoyo sebagai tersangka kasus suap proyek satelit monitoring di Bakamla. Sebagai pejabat pembuat komitmen, Bambang diduga ikut menerima suap.

Pejabat Badan Keamanan Laut telibat dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring.

Wali Kota Cimahi nonaktif yang tertangkap tangan menerima suap itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wali Kota Cimahi dua periode yang juga suaminya Mohammad Itoch Tochija.

Ratu Rita Akil, istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar kembali diperiksa KPK dalam penyidikan kasus suap yang melibatkan suaminya. Akil Mochtar terlibat dalam tindak pidana suap terkait gugatan pilkada Buton.

Penangkapan jaksa Kejati Jatim dengan inisial AF ditindaklanjuti Kejaksaan Agung melalui pemeriksaan saksi. Jaksa AF sebelumnya ditangkap Tim Saber Pungli karena terlibat kasus suap.

Sejumlah saksi telah diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penerimaan suap yang melibatkan AKBP Brotoseno dalam kasus pencetakan sawah Kementerian BUMN. Mantan Menteri BUMN pun kemungkinan akan diperiksa untuk kasus ini.

KPK meyakini dapat menjerat petinggi Lippo Grup, Eddy Sindoro meskipun ia berada di luar negeri. Ia diduga terlibat dalam kasus suap yang menjerat mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution.

Pihak kepolisian menahan empat tersangka kasus suap pencetakan sawah Kementerian BUMN. Dua di antara empat tersangka adalah oknum kepolisian.

Politisi Partai Golkar itu dijatuhi hukuman lima tahun penjara, membayar denda Rp300 juta dengan subsidair dua bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa suap terhadap anggota komisi III DPR I Putu Sudiartana, Yogan Askan dengan hukuman dua tahun enam bulan kurungan penjara dipotong dengan masa tahanan dan denda Rp50 juta.

Pascapenetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagai tersangka, kasus pemberian suap terkait gugatan Pilkada Kabupaten Buton masih berlanjut. Kali ini, mantan Ketua MK 2013–2015 Hamdan Zoelva dipanggil KPK guna menjalani pemeriksaan.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas memimpin Rapat Paripurna Luar Biasa terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua DPD Irman Gusman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Paripurna Luar Biasa DPD memutuskan pemberhentian Irman Gusman sebagai Ketua DPD sesuai putusan Badan Kehormatan (BK).

KPK menyatakan bahwa Farizal telah menerima uang sebesar Rp365 juta dalam empat kali penyerahan dari terdakwa Xaveriandy Susanto, sedangkan Irman Gusman diduga telah menerima Rp100 juta.

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Jaksa Farizal diduga menerima suap Rp365 juta dari terdakwa perkara distribusi gula impor tanpa label standar nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat. 

Sejumlah anggota DPD berencana mengajukan permohonan agar Ketua DPD Irman Gusman ditangguhkan penahanannya. Namun, KPK menyatakan selama ini tidak ada tersangka korupsi dalam OTT yang dikabulkan permohonan penangguhannya.

Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarief mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi kemungkinan akan mendalami keterlibatan pejabat internal Perum Bulog dalam kasus suap yang menyeret nama mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman.

Kementerian Perdagangan menyatakan penangkapan Irman Gusman tidak ada kaitannya dengan impor gula. Mereka menegaskan telah melakukan monitoring yang ketat terkait impor gula. Selain itu, perusahaan yang menangani impor gula yang tercatat dalam daftar importir Kemendag juga tidak ada yang berbadan hukum CV.

“XSS diduga memberikan uang kepada Farizal untuk membantu meringankan perkara gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat," sebut Komisioner KPK, Alexander Marwata.

"Uang itu sudah diterima oleh IG (Irman Gusman). Uang tersebut bahkan diambil dari dalam kamar," tegas Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief.