Indeks Kasus Suap

KPK menyatakan bahwa Farizal telah menerima uang sebesar Rp365 juta dalam empat kali penyerahan dari terdakwa Xaveriandy Susanto, sedangkan Irman Gusman diduga telah menerima Rp100 juta.

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Jaksa Farizal diduga menerima suap Rp365 juta dari terdakwa perkara distribusi gula impor tanpa label standar nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat. 

Sejumlah anggota DPD berencana mengajukan permohonan agar Ketua DPD Irman Gusman ditangguhkan penahanannya. Namun, KPK menyatakan selama ini tidak ada tersangka korupsi dalam OTT yang dikabulkan permohonan penangguhannya.

Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarief mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi kemungkinan akan mendalami keterlibatan pejabat internal Perum Bulog dalam kasus suap yang menyeret nama mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman.

Kementerian Perdagangan menyatakan penangkapan Irman Gusman tidak ada kaitannya dengan impor gula. Mereka menegaskan telah melakukan monitoring yang ketat terkait impor gula. Selain itu, perusahaan yang menangani impor gula yang tercatat dalam daftar importir Kemendag juga tidak ada yang berbadan hukum CV.

“XSS diduga memberikan uang kepada Farizal untuk membantu meringankan perkara gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat," sebut Komisioner KPK, Alexander Marwata.

"Uang itu sudah diterima oleh IG (Irman Gusman). Uang tersebut bahkan diambil dari dalam kamar," tegas Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief.

Terpidana kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi Ariesman dan Trinanda dipindahkan ke LP Sukamiskin setelah memperoleh putusan hukum tetap dari pengadilan.

Operasi tangkap tangan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian oleh KPK menambah deretan kepala daerah di pusaran korupsi. Pemahaman area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran perlu digalakkan. Apakah e-planing dapat menjadi solusi?

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan lima orang saksi, dua diantaranya ialah Pemilik Agung Sedayu Grup, Sugianto alias Aguan dan putranya Richard Halim.

KPK menahan politisi PAN Andi Taufan Tiro di Rutan Guntur usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek jalan dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Andi disebut menerima suap senilai Rp7,4 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

KPK memeriksa Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, dan sejumlah staff pemda Banyuasin terkait kasus suap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian senilai Rp1 miliar.

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian diduga terlibat kasus perizinan legal melalui OTT yang dilakukan KPK pada Minggu (4/9/2016). Sementara itu, Mendagri menunggu pemberitahuan resmi dari KPK untuk kemudian memberhentikan Yan dari jabatannya.

Terpidana kasus suap dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, OC Kaligis sejak Kamis (25/8/2016) ditahan di Lapas Kelas I Sukamiskin. Terkait keluarga yang ingin menjenguk terpidana, aturan kunjungannya akan ditetapkan oleh KPK.

Kerugian negara akibat korupsi selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Namun, hukuman finansial yang dijatuhkan pengadilan sangat kecil, hanya Rp21,3 triliun. Hukuman alternatif selain bui dimunculkan sebagai solusi untuk membuat jera para koruptor. Akankah wacana untuk memiskinkan koruptor bisa direalisasikan?

Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi (kanan) menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam sidang tersebut jaksa membacakan dakwaan yang menjadikan Sanusi tersangka dalam perkara suap rancangan peraturan daerah (Raperda) Reklamasi Teluk Jakarta.

Panitera Jakarta Utara, Rina Pertiwi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus dugaan pemberian suap kepada panitera PN Jakut Rohadi pada Selasa (2/8/2016).

PN Jakarta Pusat menolak pengajuan praperadilan terhadap tersangka Rohadi dalam kasus dugaan tindak pidana penerimaan suap pengurusan perkara asusila Saipul Jamil. Penolakan itu karena termohon berada pada wilayah hukum Jakarta Selatan.