Indeks Kasus Penganiayaan

Penyidik juga akan memeriksa Sekda Pemprov Papua pada Kamis (14/2/2019).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan kepolisian telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan berdasarkan analisis penyidik.

Petugas keamanan Hotel Borobudur sudah melakukan upaya peleraian saat perselisihan terjadi. Hal itu sudah sesuai SOP pengamanan Hotel Borobudur dalam menghadapi perselisihan.

Penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya berencana memeriksa Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur Papua sebagai saksi dalam dugaan penganiayaan pegawai KPK.

Investigasi Kemenhub menyimpulkan diduga terjadi penyimpangan terhadap sistem dan prosedur yang berlaku sehingga menyebabkan taruna ATKP Makassar, Aldama Putra meninggal dunia. 

Bukti itu berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk seperti pemeriksaan rekaman kamera pengawas dan hasil visum korban.

Setelah menaikkan status kasus penganiayaan 2 pegawai KPK ke penyidikan, polisi akan segera memeriksa sejumlah saksi lain.

Penyidik Polda Metro Jaya kembali membatalkan pemeriksaan dua pegawai KPK yang diduga korban penganiayaan Pemprov Papua. Hal itu karena penyidik Polda Metro Jaya harus melakukan kegiatan lain.

Aktivis MAKI Boyamin Saiman menilai keengganan KPK diperiksa di kantor polisi karena mereka tidak percaya dengan mekanisme pemeriksaan di kepolisian.

Pihak penyidik Polda Metro Jaya telah menerima hasil visum kedua pegawai KPK yang diduga dianiaya oleh Pemprov Papua.

Ketidakhadiran pegawai KPK dalam pemeriksaan di Polda Metro menandakan KPK belum sepenuhnya percaya dengan Polri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap dua pegawai KPK yang diduga sebagai korban penganiayaan pihak Pemprov Papua dilakukan di gedung KPK sebagai koordinasi.

Pihak kepolisian menyatakan tidak mempermasalahkan pemeriksaan kedua pegawai KPK yang diduga korban penganiayaan Pemprov Papua dilaksanakan di kantor KPK.

 Lima Saksi Dugaan Penganiayaan Pegawai KPK diantaranya tiga petugas keamanan hotel, satu resepsionis hotel dan satu operator kamera pengawas.

Ahli pidana dari Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menilai pemeriksaan kasus penganiayaan pegawai KPK bisa dilakukan di mana pun selama disepakati bersama antara Polri dan KPK.

Terkait pemeriksaan kasus penganiayaan pegawai KPK, Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto mengatakan tidak ada aturan tentang pemeriksaan wajib dilaksanakan di kantor polisi.

KPK menyebutkan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Pemprov Papua terhadap dua pegawainya saat ini telah masuk dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya.

Anggota DPR RI beramai-ramai meminta polisi segera mengusut tuntas teror pemukulan pegawai KPK sesegera mungkin.

Kasus dugaan penganiayaan seharusnya mudah dibuktikan, tapi polisi juga bisa mengusut kasus dugaan pelanggaran UU ITE oleh KPK saat mengambil bukti.

Dua pegawai KPK yang diduga dianiaya oleh Pemprov Papua tidak jadi datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan.