Indeks Kasus Penganiayaan

Pihak kepolisian menyatakan tidak mempermasalahkan pemeriksaan kedua pegawai KPK yang diduga korban penganiayaan Pemprov Papua dilaksanakan di kantor KPK.

 Lima Saksi Dugaan Penganiayaan Pegawai KPK diantaranya tiga petugas keamanan hotel, satu resepsionis hotel dan satu operator kamera pengawas.

Ahli pidana dari Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menilai pemeriksaan kasus penganiayaan pegawai KPK bisa dilakukan di mana pun selama disepakati bersama antara Polri dan KPK.

Terkait pemeriksaan kasus penganiayaan pegawai KPK, Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto mengatakan tidak ada aturan tentang pemeriksaan wajib dilaksanakan di kantor polisi.

KPK menyebutkan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Pemprov Papua terhadap dua pegawainya saat ini telah masuk dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya.

Anggota DPR RI beramai-ramai meminta polisi segera mengusut tuntas teror pemukulan pegawai KPK sesegera mungkin.

Kasus dugaan penganiayaan seharusnya mudah dibuktikan, tapi polisi juga bisa mengusut kasus dugaan pelanggaran UU ITE oleh KPK saat mengambil bukti.

Dua pegawai KPK yang diduga dianiaya oleh Pemprov Papua tidak jadi datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan.

ICW berharap KPK tetap bekerja dan tidak terganggu meski dua pegawainya dilaporkan oleh Pemprov Papua.

Penyidik sudah menyita rekaman CCTV dan sedang dianalisis oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kepolisian RI menuntaskan kasus penganiayaan terhadap penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW menegaskan Pemprov Papua seharusnya tidak perlu melapor pegawai KPK ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik dan UU ITE bila memang tidak ada indikasi korupsi.

Pegawai KPK yang mengalami cidera pada tulang hidungnya telah berhasil dilakukan operasi.

Pemerintah Provinsi Papua menyebut tidak ada peristiwa penganiayaan, yang ada hanya insiden dorong mendorong.

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta polisi mengusut tuntas dan meminta kepada masyarakat agas penyerangan petugas KPK tidak dikaitkan politik.

Langkah KPK melaporkan kasus penganiayaan dua petugasnya ke polisi dinilai sudah tepat. Pelaku dianggap layak dijerat dengan pasal 212 atau 213 KUHP karena menyerang aparat yang bertugas.  

Wadah Pegawai KPK menilai aksi pemukulan itu sebagai upaya teror kepada pegawainya.

Fadli menyayangkan kekerasan yang dialami oleh petugas KPK, apalagi ketika mereka sedang menjalankan tugas.

Rekaman CCTV penganiayaan pegawai KPK rusak dan diformat. ICW memperingatkan agar pihak Hotel Borobudur tak menutup-nutupi kasus ini.

ICW dukung KPK terapkan pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi tentang obstruction of justice karena sanksinya lebih berat dibanding pidana biasa.