Indeks Kasus Pasokan Batu Bara

Jadi tersangka kasus TPPU emas 74 kg, mantan Jampidsus Febrie justru ditahan di KPK agar lebih aman.

Resmi ditahan Kejagung, eks Jampidsus Febrie Adriansyah protes. Ia menyebut alat bukti kasusnya belum dikonfirmasi.

Mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah resmi ditahan terkait kasus TPPU. Menariknya, ia naik mobil tahanan tanpa rompi pink dan borgol.

Sempat absen karena sakit, eks Jampidsus Febrie Adriansyah akhirnya penuhi panggilan Kejagung terkait kasus TPPU kepemilikan emas 74 kg.

Berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kasus ini mengakibatkan kerugian negara hingga Rp38,9 miliar.

Keaslian emas itu telah berdasarkan hasil pengujian dari pihak Pegadaian.

Setelah pelimpahan ini, penyidik Kejagung akan mendalami keterkaitan barang bukti itu dengan Febrie maupun Don Ritto.

Terkait dengan dua kasus lainnya, Kraktau Steel dan PLN batu bara, Anang menerangkan bahwa penyidikannya tetap berjalan.

LP3HI melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Pelimpahan kasus korupsi Febrie Adriansyah ke Kejagung dinilai melanggar KUHAP.

Pengiriman barang bukti itu, bagian dari rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung.

Kredibilitas dan rekam jejak yang jauh dari keterlibatan kasus menjadi hal utama yang harus dimiliki oleh sosok siapa saja yang menjadi Jampidsus.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, mengatakan Febrie Adriansyah menggunakan nama orang lain untuk rumah di kawasan Sentul.

KPK telah menjalin komunikasi informal dengan Kejagung dan Polri terkait koordinasi dan supervisi perkara ini.

Dia mengingatkan bahwa Febrie adalah kunci untuk membuka kotak pandora dalam perkara tersebut.

Komjak merespons kekhawatiran publik terkait potensi konflik kepentingan polisi melimpahkan lanjutan penyidikan perkara Febrie ke Kejagung.

Kasus dugaan korupsi dan TPPU Febrie dinilai harus menjadi momentum pembenahan Satgas PKH.

Anang tidak menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan juga akan dilakukan kepada Tan Kian yang disebut terlibat dengan Febrie di kasus Asabri.

Kesembilan jaksa senior yang tergabung dalam tim independen itu merupakan mantan penyidik KPK.

Kuasa hukum juga menyoroti kejanggalan prosedur yang dilakukan tim penyidik saat menggeledah properti milik Don Ritto.

Tindakan Kejagung mengambil alih fungsi penyidikan kasus Febrie Adriansyah di tengah jalan tanpa status P-21 mencederai KUHAP dan due process of law.