Indeks Kasus Korupsi Kemenaker

Kasus Imigrasi Silmy Karim berkaitan dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang ditangani KPK pada tahun 2025.

Eks Wamenaker itu berkata birokrat korup tersebut tidak mengenal tuan maupun kawan, sebab orientasi mereka hanya uang dan kepentingan semata.

Noel mengklaim telah melarang praktik penahanan ijazah lewat penerbitan surat edaran larangan penahanan ijazah sebagai prestasinya sebagai Wamenaker.

Haryanto dijatuhi hukuman terberat dalam kasus pemerasan izin TKA. Dia juga wajib bayar uang pengganti Rp40 M.

Sekar menjelaskan, Ida tidak langsung meminta uang tersebut, melainkan melalui PPK di Kemnaker yang diketahui bernama Zuhri.

Kuasa hukum Noel menilai aturan dalam KUHAP baru yang menyebut saksi mahkota seharusnya adalah terdakwa yang memiliki peran sedikit dalam sebuah kasus.

Para terdakwa dinilai terbukti melakukan pemerasan dalam pengurusan izin RPTKA yang merugikan agen dan perusahaan hingga Rp135,29 miliar.

Harry mengaku awalnya mengira uang yang diberikan tiap dua pekan itu sebagai dana pulsa dan transportasi.

Harry Ayusman membuat pengakuan saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengurusan RPTKA di Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Noel diminta menyampaikan ocehan pada majelis hakim agar jadi fakta persidangan terkait kasus perizinan K3 Kemnaker.

Dalam perkara kasus dugaan pemerasan K3 Kemenaker, para terdakwa tercatat dalam nomor register yang berbeda.

Cris Kuntadi dan 4 orang lainnya diperiksa oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3.

Cak Imin menyampaikan dirinya dan PKB tak akan intervensi kasus korupsi yang menimpa Reyna Usman oleh KPK.

KPK berdalih baru mendapatkan laporan masyarakat, sehingga proses pemeriksaan terhadap Cak Imin baru dapat dilakukan pada tahun ini.

KPK juga masih mendalami alasan Cak Imin selaku pengguna anggaran menyetujui adanya proyek sistem proteksi TKI Kemenakertrans.

Alexander Marwata mengatakan pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak ada kaitannya dengan tahun politik.

Opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja.