Indeks Kasus Korupsi

Uang tersebut untuk pengurusan clean and clear (CNC) enam Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur.

Kejagung menonaktifkan tiga pejabat Kejari Hulu Sungai Utara usai KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dugaan pemerasan.

Menurut Andreas Hugo Pareira, penangkapan kader PDIP oleh KPK jangan sampai menjadi alat politik.

HM Kunang, bersama anaknya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait uang proyek di Kabupaten Bekasi.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi masih dalam pencarian KPK.

KPK menjelaskan Kajari Hulu Sungai Utara, Albertinus, mengancam dengan modus laporan pengaduan yang masuk Kejari HSU tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.

KPK menjelaskan Ade diduga menjanjikan proyek-proyek yang baru akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, kepada Sarjan.

Bupati Ade Kuswara dan ayahnya, yang merupakan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi, terlibat kasus dugaan korupsi permintaan uang proyek kepada pihak swasta.

Dua orang jaksa lain, Kasi Intel dan Kasi Datun di Hulu Sungai Utara juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan dalam proses penegakan hukum.

Anang mengatakan, penyidik Kejagung telah menetapkan 2 tersangka di kasus pemerasan WNA di Banten, tetapi satu jaksa sudah terjaring OTT KPK.

Anang kembali menegaskan bahwa tidak ada upaya menutupi atau melindungi para pelaku dan menjamin publik bisa memantau proses hukum pemerasan WNA Korsel itu.

Selain dituntut penjara, Isa juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan serta membayar uang pengganti Rp90 miliar dalam perkara tersebut.

Kejagung menyatakan, total ada lima tersangka dengan dua tersangka lainnya adalah pihak swasta, yakni pengacara berinisial DF dan penerjemah berinisial MS.

Dalam OTT Rabu (17/12/2025) malam, KPK mengamankan seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten bersama dua pengacara dan enam pihak swasta.

Saksi dari PT PPN sebut bottom price diterbitkan khusus untuk transaksi konsumen spot yang tak memiliki kontrak panjang.

Budi mengatakan, tim masih melakukan operasi di lapangan selain menyegel ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dalam operasi tersebut.

Kejati DKI menjelaskan, besaran kerugian negara itu dihitung dari rangkaian klaim palsu yang diajukan selama sepuluh tahun, mulai 2014 hingga 2024.

RAS pinjam identitas dari karyawan sejumlah perusahaan hingga bekerja sama dengan pegawai BPJS.

Dua terdakwa yang dimaksud adalah Ketua Tim Cyber Army, Adhiya Muzakki, dan eks Direktur Jak TV, Tian Bachtiar.

Budi mengatakan, penyidik masih melakukan penghitungan uang yang disita penyidik dari tiga tempat tersebut untuk mengetahui jumlah pastinya.