Indeks Kasus E-ktp

Ada tiga ciri yang menjadi pembeda antara e-KTP milik WNA dengan WNI.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, telah memerintahkan jajaran di daerah-daerah untuk menunda pencetakan KTP elektronik (e-KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA).

Fadli meminta TNI terlibat dalam melakukan penyelidikan e-KTP warga Cina karena menyangkut ancaman negara.

Zudan mengatakan bila didapati ada WNA yang masuk DPT, maka ia menganggap terjadi kesalahan memasukkan data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi II DPR RI meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan e-KTP pada TKA, untuk mewaspadai terhadap penyalahgunaan.

WNA Cina di Cianjur, Jawa Barat, bisa memiliki KTP asal memenuhi sejumlah persyaratan mulai memiliki surat izin tetap, berumur 17 tahun hingga sudah menikah. 

KPK memanggil mantan Sekretaris Dirjen Adminduk Kemendagri Triyuni Soemartono terkait kasus korupsi e-KTP. 

Mendagri mengaku berhak memecat Kepala Dinas Dukcapil yang sampai keteledoran tidak membakar E-KTP rusak, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Kepolisian masih mencari petugas penerima dokumen dua ribuan e-KTP yang belakangan tercecer di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. 

Zudan Arif Fakrulloh menargetkan, seluruh warga DKI Jakarta sudah punya e-KTP pada awal tahun 2019. 

Semua kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang rusak dan tidak sah akan dimusnahkan pada 20 Desember 2018, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo.

Komisi II mempertanyakan cip dan card reader yang seharusnya dimaksimalkan untuk cegah pemalsuan e-KTP.

Wacana pembentukan Pansus e-KTP mendapat dukungan dari pimpinan Komisi II DPR RI. 

E-KTP diduga bekas penggantian itu ditemukan tercecer di sekitar permukiman warga Kota Pariaman, Sumatera Barat.

Mendagri Tjahjo menegaskan database kependudukan tidak jebol dengan ditemukannya penjualan 10 blangko KTP elektronik secara online yang murni tindak pidana pencurian.

Kasus e-KTP tercecer di kawasan Pondok Kopi kini ditangani bersama oleh Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur.

Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri dan perusahaan pelaksana proyek pengadaan e-KTP. 

“Sudah 10 saksi yang kami periksa. Saksi yang ada di TKP, warga sekitar lokasi kejadian dan Satpel Dukcapil Kelurahan Pondok Kelapa,” kata Kombes Pol Yoyon.

Dirjen Dukcapil menginstruksikan segenap kepala Disdukcapil untuk mewaspadai kehadiran calo dan melakukan antisipasi terkait maraknya permasalahan e-KTP.

Polisi sudah memeriksa 10 saksi kasus pembuangan ribuan e-KTP di kawasan Pondok Kopi. Sampai hari ini, polisi masih mencari pelaku pembuangan ribuan e-KTP tersebut.