Indeks Kasus E-ktp

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan lembaganya langsung menindaklanjuti temuan 103 e-KTP WNA yang masuk DPT Pemilu 2019 dengan melakukan verifikasi data dan verifikasi faktual.

Ditjen Dukcapil Kemendagri menemukan 103 dari 1.680 WNA pemilik e-KTP yang tercatat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Fadli Zon mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu melihat peraturan lebih jelas mengenai WNA yang memiliki e-KTP.

Ada tiga ciri yang menjadi pembeda antara e-KTP milik WNA dengan WNI.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, telah memerintahkan jajaran di daerah-daerah untuk menunda pencetakan KTP elektronik (e-KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA).

Fadli meminta TNI terlibat dalam melakukan penyelidikan e-KTP warga Cina karena menyangkut ancaman negara.

Zudan mengatakan bila didapati ada WNA yang masuk DPT, maka ia menganggap terjadi kesalahan memasukkan data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi II DPR RI meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan e-KTP pada TKA, untuk mewaspadai terhadap penyalahgunaan.

WNA Cina di Cianjur, Jawa Barat, bisa memiliki KTP asal memenuhi sejumlah persyaratan mulai memiliki surat izin tetap, berumur 17 tahun hingga sudah menikah. 

KPK memanggil mantan Sekretaris Dirjen Adminduk Kemendagri Triyuni Soemartono terkait kasus korupsi e-KTP. 

Mendagri mengaku berhak memecat Kepala Dinas Dukcapil yang sampai keteledoran tidak membakar E-KTP rusak, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Kepolisian masih mencari petugas penerima dokumen dua ribuan e-KTP yang belakangan tercecer di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. 

Zudan Arif Fakrulloh menargetkan, seluruh warga DKI Jakarta sudah punya e-KTP pada awal tahun 2019. 

Semua kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang rusak dan tidak sah akan dimusnahkan pada 20 Desember 2018, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo.

Komisi II mempertanyakan cip dan card reader yang seharusnya dimaksimalkan untuk cegah pemalsuan e-KTP.

Wacana pembentukan Pansus e-KTP mendapat dukungan dari pimpinan Komisi II DPR RI. 

E-KTP diduga bekas penggantian itu ditemukan tercecer di sekitar permukiman warga Kota Pariaman, Sumatera Barat.

Mendagri Tjahjo menegaskan database kependudukan tidak jebol dengan ditemukannya penjualan 10 blangko KTP elektronik secara online yang murni tindak pidana pencurian.

Kasus e-KTP tercecer di kawasan Pondok Kopi kini ditangani bersama oleh Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur.