Indeks Kasus E-ktp

Paulus Tannos, pemenang tender megakorupsi e-KTP, menjual salah satu asetnya di Indonesia dan bermasalah.

Selain memanggil Azmin Aulia hari ini KPK memanggil Asisten Manajer Keuangan dan Akutansi PT Sandiapala Arthaputra Fajri Agus Setiawan sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Terpidana kasus korupsi E-KTP Setya Novanto disebut oleh Dirjen PAS Kemenkumham tidak melakukan plesiran, hanya pergi dari lapas tanpa pengawalan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam penyidikan baru kasus korupsi e-KTP dengan tersangka mantan anggota DPR Markus Nari.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan diperiksa KPK terkait kasus penyidikan baru korupsi KTP Elektronik hari ini.

KPK akan memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik, hari ini.

KPK memanggil mantan Mendagri Gamawan Fauzi untuk diperiksa pada Rabu (8/5/2019) terkait dugaan korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Agus Martowardojo mangkir dari panggilan KPK tanpa alasan yang jelas. KPK berencana memeriksa Agus sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Markus Nari.  

KPK memanggil mantan Gubernur BI Agus D. W Martowardojo untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan tersangka mantan anggota DPR Markus Nari.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Dwi Handoko, Jumat (26/4/2019).

KPK memanggil tersangka Markus Nari dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara lebih dari Rp2 triliun itu.

Komisi II DPR RI mendesak agar Kemendagri dan KPU tak menyepelekan setiap informasi soal Pemilu 2019.

KPU menyebutkan, salah satu faktor penyebab masuknya data E-KTP milik WNA ke DPT karena ada kemiripan fisik e-KTP WNA dan WNI.

KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Disdukcapil Garut akan memeriksa status identitas WNA yang bertempat tinggal di Garut menjelang Pilpres 2019.

KPU DIY kata Wawan telah menindaklanjuti temuan Bawaslu DIY terkait 10 nama WNA yang masuk dalam DPT.

Soal e-KTP WNA yang masuk DPT Pemilu 2019, Bawaslu meminta KPU dan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk bersinergi menyelamatkan hak pilih warga negara. 

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan lembaganya langsung menindaklanjuti temuan 103 e-KTP WNA yang masuk DPT Pemilu 2019 dengan melakukan verifikasi data dan verifikasi faktual.

Ditjen Dukcapil Kemendagri menemukan 103 dari 1.680 WNA pemilik e-KTP yang tercatat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Fadli Zon mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu melihat peraturan lebih jelas mengenai WNA yang memiliki e-KTP.